Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri menilai Provinsi Sumatera Utara (Sumut) belum layak menerapkan new normal. Sebab, wilayah itu belum memenuhi syarat untuk mencapai fase tersebut.
Apalagi laju penularan covid-19 di Sumut masih tinggi. Wakil Kapolda Sumut, Brigjen Pol Mardiaz Kusin, berpendapat provinsi tersebut belum bisa melaksanakan new normal.
"Pasalnya, angka reproduksi dasar wabah (R0) di Sumut belum memenuhi syarat untuk diberlakukannya new normal," ujar Mardiaz, Minggu (31/5).
Baca juga: Jumlah Positif Covid-19 di Sumut Meningkat
Sementara untuk penerapan new normal, lanjut dia, syarat R0 harus di bawah 1. Namun, Sumut masih berada di angka 1,4. Artinya, skenario new normal belum bisa diterapkan di Sumut saat ini. Terpenting, masyarakat setempat harus meningkatkan kepatuhan terhadap protokol pencegahan covid-19.
Senada, Kepala Staf Daerah Militer I Bukit Barisan, Brigjen Didied Pramudito, menuturkan saat ini baru ada empat provinsi di Indonesia yang siap melaksanakan new normal. Rinciannya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat dan Gorontalo.
Baca juga: Sudahi Status Darurat, Sumut Siapkan Skenario New Normal
Jika skenario new normal tetap dijalankan, TNI-Polri akan berada di lini terdepan untuk membantu pemerintah dalam menjaga kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
"Protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, hingga membatasi jumlah kapasitas di sarana umum," pungkas Didied.
Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution, menyebut untuk mencapai kelayakan penerapan new normal, Sumut harus meningkatkan berbagai upaya penanganan covid-19. Salah satunya, menambah PCR test di rumah sakit.(OL-11)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved