Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang eks kombatan Negara Islam (IS) asal Indonesia. Namun, pemerintah tetap melakukan identifikasi data.
Pemerintah mengantisipasi potensi masuknya mantan anggota Negara Islam kembali ke Tanah Air melalui jalur gelap. Eks kombatan teroris asing (FTF) yang pulang secara ilegal akan ditangkap.
Pemerintah melakukan verifikasi status kewarganegaraan mantan anggota Negara Islam (IS) asal Indonesia. Pendataan terus dilakukan untuk menentukan status eks WNI tersebut.
Seorang narapidana kasus terorisme (napiter) Riyanto,47, alias Jono bin Ranamadi dinyatakan telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya
Total infeksi virus korona Covid-19 ini juga telah mencapai lebih dari 42 ribu di Tiongkok dan 25 negara lainnya.
Pemerintah masih harus konsisten secara berkala memantau keberadaan dan kondisi WNI di Suriah dan Turki untuk menjamin rasa aman masyarakat Indonesia
"Sel-sel tidurnya masih banyak. Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam."
Febri mengungkapkan, awal perjalanannya didorong oleh depresi dan konflik keluarga pada 2014-2015 di samping juga ada iming-iming diberikan uang oleh kelompok IS.
Ia mengusulkan, eks kombatan IS yang dipulangkan ke Indonesia hanya wanita dan anak-anak.
Pemerintah tengah mengkaji 600 kombatan eks Negara Islam (IS) di Suriah dengan melakukan profiling atau analisis riwayat hidup. Hasilnya menjadi landasan keputusan Presiden Jokowi.
Gubernur Ganjar menunggu mereka yang kembali ke tanah air itu WNI asal Jawa Tengah yang sukses di luar negeri. Bukan eks anggota IS,
Menurut Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Syafril Nursal, bersama dengan dua orang yang ditangkap itu, polisi juga menyita barang bukti yang dibawa kedua simpatisan MIT tersebut.
Dua simpatisan kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah diamankan tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.
Pemerintah diharapkan memikirkan matang-matang terkait rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) eks-Islamic State in Syria and Iraq (ISIS).
Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menuntut pemerintah segera memberikan kompensasi yang menjadi hak korban aksi terorisme, sesuai aturan hukum yang berlaku.
Pemerintah tidak ingin gegabah terkait wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dengan foreign terrorist fighters (FTF) atau terorisme lintas batas.
Pasukan keamanan Prancis menangkap tujuh orang yang diyakini merencanakan serangan teror. Mereka diketahui tengah bersiap melakukan perjalanan ke zona konflik di Irak dan Suriah.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, radikalisme yang ingin diberantas ialah yang berkaitan dengan tindakan terorisme. Karena definisi radikalisme bisa ditafsirkan luas.
Polda Sulawesi Tengah, menangkap lima jaringan kelompok sipil bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang hendak bergabung bersama Ali Kalora cs di Poso
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved