Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mengantisipasi potensi masuknya mantan anggota Negara Islam (IS) kembali ke Tanah Air melalui jalur gelap. Semua kombatan teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) asal Indonesia yang pulang secara ilegal akan ditangkap.
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong. Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, lalu bilang paspornya cuma pura-pura dibakar, lalu lewat jalur gelap melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Kan bisa terjadi. Itu kita sudah antisipasi," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).
Mahfud menegaskan pemerintah telah menangkal potensi kembalinya mantan kombatan IS. Namun, dirinya enggan membeberkan langkah pemerintah dengan alasan kerahasiaan.
Mahfud menegaskan kebijakan pemerintah tak memulangkan eks IS sudah diputuskan. Namun, masih terbuka opsi pemulangan bagi anak-anak di bawah umur, yang perlu dikaji secara matang.
Baca juga: Negara Tutup Pintu untuk WNI Eks-IS
"Jangan bilang (FTF) orang terjebak. FTF itu kombatan, teroris. Bagaimana kalau tiba-tiba merembes ke negara bebas visa. Misalnya satu negara tertentu di Afrika bebas visa, itu kan bahaya. Tapi sudah ditangkal semua, kalau diceritakan mereka bikin cara lain nanti," pungkasnya.
Mahfud menambahkan pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi data jumlah mantan anggota IS asal Indonesia. Sejauh ini, data yang dikumpulkan bersumber dari CIA, BNPT dan BIN. Jumlah yang sudah terkonfirmasi sebanyak 698 orang. Namun, dia enggan merinci jumlah anak-anak dan perempuan.
"Jadi kami punya data sendiri, kemudian kita kompilasi. Jadi bukan data tunggal. Kita punya data ada yang menyebut 1.300, ada yang 1.400. Kemarin angka yang bisa dipertanggungjawabkan 689," tutupnya.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved