Minggu 09 Februari 2020, 17:00 WIB

Negara Tutup Pintu untuk WNI Eks-IS

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Negara Tutup Pintu untuk WNI Eks-IS

ANTARA/Dhemas Reviyanto
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin

 

PEMERINTAH memastikan tidak akan memberi ruang bagi warga negara Indonesia (WNI) eks-Islamic State (IS). Pintu masuk untuk kembali ke Indonesia dipastikan tertutup rapat.

"Saya mau kasih tahu bahwa per hari ini, Insyallah, pintu-pintu ruang-ruang yang bisa masuk di negeri ini, sejengkal apa pun mereka tidak bisa lewati. Jadi jangan ragu ini pernyataan saya resmi," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin dalam diskusi Cross Check by Medcom.id bertajuk 'Menimbang Kombatan ISIS Pulang' di Upnormal Coffee and Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/2).

Langkah ini diambil lantaran banyaknya kekhawatiran masyarakat tentang kepulangan WNI eks-IS. Pemulangan mereka menuai polemik, sebab ditakutkan membawa paham radikalisme ke 260 juta penduduk Indonesia.

Baca juga: Rencana Memulangkan WNI Eks IS adalah Kesesatan

Ngabalin mengatakan langkah itu sebagai bentuk keberanian pemerintah dalam bersikap.

"Karena itu yakinlah dengan begitu pemerintah tahu, negara tahu dimana ada titik-titik orang ini semua. Bahwa untuk melakukan profiling itu," ujar Ngabalin.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut sekitar Mei atau Juni 2020, baru diputuskan apakah WNI eks-IS akan dipulangkan atau tidak.

Pemerintah telah membentuk tim dan disebut masih menggodok draf pemulangan eks-IS tersebut.

Tim yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Suhardi Alius, itu bakal menganalisa pro dan kontra setiap keputusan.

"Kalau tidak dipulangkan alasannya apa, risikonya apa. Kalau dipulangkan alasannya apa, proses deradikalisasinya gimana," ujar Mahfud, Selasa (4/2).

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menegaskan menolak memulangkan 600 WNI eks-IS. Pertimbangannya, keselamatan negara dan keamanan rakyat Indonesia. Apalagi, sebagian mereka kombatan, dan terang-terangan menolak ideologi Pancasila. (OL-1)

Baca Juga

Istimewa

Polisi Jangan Paksakan Perdata ke Ranah Pidana

👤RO/Micom 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:40 WIB
Beberapa kasus banyak bank dilaporkan secara pidana oleh debitur-debitur...
ADAM DWI P

Jaksa KPK Abaikan Hasto Kristiyanto

👤 Rifaldi Putra Irianto 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:39 WIB
Jaksa Ronald Worotikan menyebutkan tidak menghadirkan Hasto dalam persidangan kali ini karena ingin fokus pada perbuatan terdakwa selaku...
MI/Andri Widiyanto

PDIP: RUU HIP Dipelintir untuk Kampanye Hitam ke PDIP

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 09 Juli 2020, 20:02 WIB
"Ada kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya