Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melakukan verifikasi status kewarganegaraan mantan anggota Negara Islam (IS) asal Indonesia. Pendataan terus dilakukan untuk menentukan status mereka.
"Perlu ada verifikasi secara detail terhadap orang-orang Indonesia yang jumlahnya 689. Setelah itu dikelompokkan dan baru dilihat. Kewarganegaraannya kan isunya ada yang membakar paspor dan sebagainya perlu dilihat lagi," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).
Baca juga: Jika Pulangkan WNI Eks IS, Negara Harus Selektif
Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan mantan anggota IS ke Tanah Air dengan alasan keamanan. Moeldoko menyatakan ada peluang pemulangan bagi anak-anak, khususnya yang berstatus yatim piatu. Oleh karena itu, verifikasi data diperlukan untuk mengetahui secara persis jumlah dan keberadaan mereka.
"Bisa saja nanti ada pemulangan terhadap anak, yang sangat kecil (usianya) ya, yang yatim-piatu mungkin akan terjadi seperti itu," imbuh Moeldoko.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak akan memfasilitasi pemulangan eks kombatan IS. Langkah itu untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di Tanah Air. Eks kombatan IS dikhawatirkan menjadi virus baru terorisme di Tanah Air dan membuat rasa tidak aman di tengah masyarakat.(OL-11)
ISU viral mengenai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang diketahui bergabung menjadi tentara aktif Amerika Serikat memunculkan pertanyaan serius soal hukum kewarganegaraan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaounde disebut terus melakukan pemantauan dan melaporkan perkembangan secara berkala.
WNI tersebut saat ini ditempatkan di fasilitas penahanan khusus anak atau remaja, mengingat yang bersangkutan masih di bawah umur.
Konflik AS-Venezuela tidak hanya mengguncang stabilitas internal Venezuela, tetapi juga memunculkan kekhawatiran luas terkait berbagai hal, termasuk keselamatan WNI di sana.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved