Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memulangkan 689 orang eks kombatan Negara Islam (IS) asal Indonesia.
Kendati demikian, Kepala Negara tetap meminta jajarannya untuk mengidentifikasi secara detail seluruh eks IS tersebut. Mulai dari nama hingga tempat tinggal asal.
"Kalau data itu komplit, proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Rabu (12/2).
Baca juga: Tolak WNI Eks IS, Pemerintah Diminta Waspadai Aksi Balas Dendam
Dari identifikasi tersebut, lanjut dia, pemerintah juga bisa mengetahui berapa banyak anak yang memiliki peluang untuk dipulangkan ke Tanah Air.
"Kita memang masih akan berikan peluang untuk anak yatim piatu yang berada pada usia di bawah sepuluh tahun. Tapi sekarang kita belum tahu apakah ada atau tidak," tuturnya.(OL-11)
SEORANG Warga Negara Indonesia (WNI) berinsial ATB, 33, tewas diduga tertembak wilayah Fatumea, Distrik Kobalima (Suai), Timor Leste pada Minggu (17/8).
KPK) mengungkapkan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin, mempunyai paspor Guinea-Bissau.
KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, mengimbau WNI menghubungi hotline Konsuler KBRI Bangkok jika ada yang terdampak konflik Thailand-Kamboja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa mantan prajurit Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, telah kehilangan status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis.
Pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan permohonan kewarganegaraan kembali dari Satria Kumbara, eks Marinir TNI AL yang menjadi tentara relawan Rusia.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved