Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menurut Cotta, program Vokasi Indonesia Bekerja BPJS TK ini merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja.
Apjati akan terus membantu pemerintah dalam menyumbangkan devisa melalui penempatan PMI yang terampil ke seluruh manca negara
Airlangga menjelaskan, dari 2 juta peserta akan dibagi menjadi dua kelompok. Sebanyak 1,5 juta peserta akan menjadi peserta dengan skema digital melalui situs perekrutan program.
Sejak mulai dijalankan September 2019, tercatat 600 pekerja yang alami PHK sudah mengikuti pelatihan vokasi, dan 200 di antaranya dinyatakan lulus tersertifikasi.
Aksi akan dilakukan atas ketidaksetujuan adanya rancangan Omnibus Law Ketenagakerjaan terutana terkait sistem upah per jam untuk pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan perusahaan-perusahaan 'Negeri Tirai Bambu' yang ada di Tanah Air akan memberikan dukungan terhadap program pemagangan.
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan bahwa draf rancangan undang-undang (RUU) omnibus law cipta lapangan kerja
Peningkatan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tersebut diberikan kepada pekerja Indonesia tanpa kenaikan iuran sesuai PP No 82 Tahun 2019.
Peraturan soal upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja kurang dari satu tahun. Namun aspek pemenuhan hak dan perlindungan pekerja akan tetap dilakukan sama.
Adanya aksi demonstrasi dari massa buruh pada hari ini menurut dia adalah bagian dari aspirasi untuk memastikan agar kepentingan tenaga kerja Indonesia terakomodir dengan baik.
Sebelumnya diketahui jumlah UU yang akan diubah, diganti atau dihilangkan sebanyak 79 UU dengan 1.244 pasal
Melki mengatakan pihaknya bakal mengebut pembahasan tersebut begitu menerima drafnya.
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek berhasil mencapai peningkatan 9,1% jumlah tenaga kerja yang bergabung dengan program yang dijalankan
Setidaknya ada 7 materi krusial yang ada dalam klaster ketenagakerjaan.
Menurut dia kelompok buruh adalah pihak yang punya kepentingan langsung dengan RUU ini karena berdampak langsung pada nasib buruh.
DPR masih belum menerima Surat Presiden (Surpres) serta draf atau rancangan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang dijanjikan pemerintah untuk diserahkan.
Di lain pihak, buruh justru menghadapi ketidakpastian kerja hingga terancam oleh kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Menurutnya yang harus disediakan justru Program Jaminan Keberlanjutan Kerja bagi pekerja atau buruh.
"Ya, tidak bisa dong PP melawan UU, peraturan perundang-undangan itu, saya akan cek, nanti di DPR akan diperbaiki mereka bawa DIM (daftar isian masalah) untuk itu, gampang itu, teknis."
Arlangga menjelaskan RUU Ciptaker dilatarbelakangi hiper regulasi daya saing yang masih rendah, tingginya kebutuhan kerja, serta ketidakpastian ekonomi global.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved