Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho Program Kartu Prakerja telah masuk tahun ketiga, sudah gelombang ke 37. Sudah saatnya program semi bansos ini dievaluasi oleh pemerintah dan dipertajam sesuai kebutuhan dunia kerja sekarang.
“Paska pandemi, catatan saya pemerintah harus lebih fokus, mempertajam aspek edukasi dan kebermanfaatannya. Paska mendapatkan pelatihan, apa yang terjadi, pemerintah bisa melakukan evaluasi dan survei,” katanya hari ini (21/7).
Survei dimaksudkan untuk mencari tahu capaian dan keberhasilan dari program Kartu Prakerja. Darisitu pemerintah bisa mengevaluasi dan memilihkan jenis pelatihan baru yang sesuai. “Sehingga betul betul link and match dengan kebutuhan pasar tenaga kerja,” ucap Dimas.
Program Kartu Prakerja dikeluarkan oleh pemerintah sejak April 2020. Peserta yang berhasil lolos seleksi program Kartu Prakerja akan mendapat manfaat berupa bantuan pelatihan/pembekalan kompetensi kerja dan/atau kewirausahaan. Para peserta juga mendapatkan insentif tunai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Kartu Prakerja menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk memasuki dunia kerja dan usaha.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengungkapkan capaian positif dalam Kartu Prakerja. Hal itu dibuktikan dengan jumlah peserta yang diterima dalam Program Kartu Prakerja sebanyak 11,4 juta orang pada 2020 dan 2021.
Baca juga: Tanoto Foundation Komitmen Penuh Dukung Program Pemerintah Atasi Stunting
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari, 84,18% peserta mengaku Kartu Prakerja dapat meningkatkan ketrampilan kerja. Ia juga mengharap masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut untuk menambah kemampuan, wawasan, serta jejaring dalam berusaha.
"Ini merupakan capaian positif, dan pemerintah berkomitmen untuk terus menyediakan program peningkatan skill seperti ini untuk mengakselerasi kemampuan SDM nasional. Ini sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045," tegas Airlangga.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi mengungkapkan Kartu Prakerja menjadi salah satu pendukung untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kartu Prakerja ada untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja Indonesia untuk bisa bersaing dalam pasar tenaga kerja.
"Itu harus embeded karena kita dalam konteks penyiapan tenaga kerja kita dihadapkan pada permasalahan over supply, di mana tenaga kerja kita terlalu banyak sementara kapasitas ekonomi untuk menyerap mereka masih terbatas. Sehingga dengan adanya program ini, otomatis bisa meningkatkan kapasitas mereka, para pekerja kita, sehingga diharapkan mereka juga bisa bersaing," terang Nawawi.
Menurutnya, untuk bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan SDM yang mumpuni. Tidak hanya unskilled workes tapi juga skilled workers.
"Untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita juga butuh skilled workers, tidak hanya unskill workers. Itu harus ditingkatkan. Makanya ini bagian dari desain bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas keterampilan pekerja kita," lanjutnya.(RO/OL-4)
Pelatihan dihilangkan. Pilihan kedua, pemerintah menunda pelaksanaan kartu prakerja hingga wabah korona berlalu.
Sejumlah 20,3% penerima Kartu Prakerja telah berwirausaha dengan pelbagai motivasi.
Pada 2-4 April 2020, terdapat 30.363 pekerja berasal dari 3.361 perusahaan di-PHK. Kemudian pada 8-9 April tercatat sebanyak 20.528 pekerja dipecat dari 3.421 perusahaan.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta mempertanyakan nasib 323.224 pekerja yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan karena dampak covid-19.
Insentif pelatihan pada rancangan program awal sebelum terjadinya covid-19 bernilai lebih kecil daripada yang ada saat ini.
Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning dipercaya bisa menjadi solusi di tengah krisis ketenagakerjaan di berbagai belahan dunia, terutama karena disrupsi teknologi.
Data yang akurat dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam penanganan bencana.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan mengevaluasi pemberian perizinan pendirian bangunan baik untuk perumahan maupun pabrik di lahan hijau.
Sejauh ini sejak diluncurkan pada Selasa (6/5), pelaksanaannya berjalan sesuai agenda.
Pada Selasa (18/10) ini, Presiden FIFA menyambangi kantor PSSI untuk menggelar pertemuan, setelah sebelumnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan melakukan evaluasi penyelenggaraan debat pertama Pilkada Jakarta 2024.
Partisipasi pemilih hanya sekitar 58% dibandingkan saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan 72%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved