Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Jawa Tengah mencermati kemungkinan adanya calon legislatif bekas narapidana (napi).
Dalam kesempatan ini, Arwani mengaku kehadirannya untuk memastikan seluruh kerja-kerja tahapan Pemilu berjalan dengan lancar.
Pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc, logistik Pemilu, dan sosialisi
Yulianto menuturkan Inpres sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Pondasi dari PKPU tahapan yang akan menjadi dasar kita melaksanakan tahapan pemilu seperti pemutahiran data pemilih, pendaftaran parpol, hingga masa kampanye,
Kendati demikian, Kemenkeu mengakui bahwa pihak KPU telah menyampaikan perlu adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Menurut KPU, pendaftaran partai politik, berikut verifikasi administrasi dan faktual membutuhkan anggaran tambahan untuk kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu 2024.
Adapun partai yang telah mendaftar, yakni PDIP, Golkar, Perindo, PKB, Gerindra, dan Demokrat. Hasyim menjelaskan kegiatan input data Sipol parpol sudah bisa dilakukan sejak 24 Juni silam.
Pasalnya, partai politik non-parlemen akan mendapatkan tantangan cukup berat untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Termasuk, untuk bisa lolos tahapan verifikasi KPU.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada kendala dalam pencairan tambahan anggaran untuk KPU terkait tahapan Pemilu 2024 pada tahun ini.
Pemerintah diketahui baru menurunkan Rp1,2 triliun kepada KPU untuk melaksanakan berbagai tahapan pemilu. Namun, jumlah itu masih kurang sekitar Rp4,3 triliun.
Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik yang mendaftar ke KPU pada Rabu (3/8). Sebelumnya, sejumlah partai politik sudah mendaftar sebagai peserta pemilu.
Berkaca pada Pemilu 2019, beban kerja petugas di Badan Ad Hoc dinilai lebih berat. Pemerintah dan DPR pun menyetujui kenaikan upah petugas di Badan Ad Hoc.
Aktivitas pemantauan Perludem akan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024. Serta, akan disampaikan kepada setiap stakeholder pemilu.
Partai Karya Republik yang dipimpin Ari Sigit melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU RI pada Minggu (14/8) ini.
KPU siap menindak tegas parpol yang gagal melakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal. Salah satunya, dengan tidak meloloskan parpol tersebut.
KPU sudah memberikan kesempatan bagi parpol yang memiliki permasalahan kegandaan data anggota. Seperti, klarifikasi dengan mengirimkan surat pernyataan ke KPU.
Pasalnya, PKB telah menyerahkan kepengurusan 100% tingkat provinsi, 100% tingkat kabupaten/kota dan 100% kecamatan. Serta, menyerahkan dokumen KTA yang dilengkapi dengan salinan KTP-el.
KPU pun membantah sengaja memghamburkan anggaran pemilu untuk menjalani program kursus singkat di Northen Ilinois University, Amerika Serikat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved