Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FORUM Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat evaluasi kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024. Kinerja legislator dinilai memburuk jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kinerja buruk dalam fungsi legislasi DPR tak hanya ditunjukkan oleh minimnya produk undang-undang (UU) yang dihasilkan, tetapi juga oleh kelatahan DPR mengutak-atik Prolegnas Prioritas. Tata kelola perencanaan yang buruk berdampak pada kinerja yang juga buruk," kata peneliti Formappi Albert Purwa dalam konferensi pers 'Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2023-2024: Jelang Pemilu, DPR Makin Lemah', Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.
Formappi mencatat komisi-komisi di DPR secara kuantitas telah melakukan sebanyak 147 kali rapat. Komisi IV melakukan rapat terbanyak 20 kali dan yang paling sedikit adalah Komisi IX sebanyak 3 kali.
Baca juga : Formappi : DPR Seperti Pahlawan Kesiangan, Cari Simpati Pemilu 2024
Jumlah rapat-rapat komisi itu dinilai kembali menurun bila dibandingkan dengan rapat-rapat sebelumnya. Yakni pada Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang berjumlah 152 kali rapat.
"Penurunan rapat-rapat komisi sangat boleh jadi dipengaruhi oleh tahun politik, dimana anggota DPR disibukkan oleh tahapan-tahapan pemilu, baik pilpres, dan terutama pileg, dimana mereka harus kembali berjuang agar terpilih kembali," ucap Albert.
Kemudian, berdasarkan sifat rapat, terdapat 14 dari 147 rapat yang bersifat tertutup. Komisi I dan VIII sebagai penyumbang terbanyak dengan masing-masing 4 kali rapat tertutup.
Baca juga : Revisi UU Desa Sarat Muatan Politis
"Penurunan ketertutupan rapat-rapat ini (bila dibandingkan dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang melakukan 28 rapat tertutup) mengikuti jumlah rapat yang dilakukan oleh komisi," ucap Albert.
Formappi juga mencatat soal tingkat kehadiran pada rapat paripurna (rapur). Tingkat kehadiran secara rata-rata 321 orang atau 55,82% dari keseluruhan anggota DPR yang berjumlah 575 orang.
"Kehadiran anggota DPR dalam rapur ini menurun dibandingkan dengan Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang secara rata-rata diikuti oleh 374 orang (65%)," ujar Albert.
Baca juga : Dinilai Belum Optimal Oleh Formappi, DPR Minta Penilaian Dilakukan Komprehensif Buhan Hanya Soal UU
Albert menuturkan daftar kehadiran di Masa Sidang I dan Masa Sidang V memiliki problem masing-masing. Yakni, di Masa Sidang V terlalu sedikit anggota hadir secara fisik dan lebih banyak yang ikut secara virtual serta izin.
"Sementara di Masa Sidang I ini tidak dirinci berapa yang hadir secara fisik dan berapa virtual dan izin. Mungkin rincian ini sengaja disembunyikan agar kehadiran tampak memenuhi kuorum sehingga sesuai dengan anjuran Ketua DPR Puan Maharani agar anggota DPR lebih rajin mengikuti rapat-rapat," ucap Albert.
Formappi juga menyoroti buruknya kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokok mereka. Unsur pimpinan DPR yang sekaligus menjadi elite parpol dinilai semakin kesulitan untuk fokus.
"Kesulitan pada fokus mereka di DPR seiring dengan kian padatnya kegiatan parpol dalam rangka menghadapi Pemilu 2024. Bahkan salah satu wakil Ketua DPR yaitu Muhaimin Iskandar menjadi kontestan Pilpres. Kondisi pimpinan DPR yang sekaligus menjadi elite parpol ini akan berdampak buruk bagi kinerja DPR," kata Albert. (MGN/Z-7)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved