NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Eks Hakim MK tidak Setuju MK Atur Sistem Pemilu

Tri Subarkah

02/6/2023 20:24

Eks Hakim MK tidak Setuju MK Atur Sistem Pemilu — Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman (kanan), Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul (kiri) memimpin sidang Pengujian Materiil UU Pemilu(MI / Usman Iskandar)

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna berpendapat bahwa sistem pemilihan umum atau pemilu merupakan domain pembentuk undang-undang (UU).

Hal itu disampaikannya kepada Media Indonesia di tengah polemik uji materi sistem pemilu dalam UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : Proporsional Tertutup Menghancurkan Asas Demokrasi

"Saya sejak dulu berpendapat perihal sistem pemilu adalah domainnya pembentuk UU atau positive legislature dan karena itu tergantung pada legal policy pembentuk UU," ujar Palguna melalui keterangan tertulis, Jumat (2/6).

Baca juga : Mahfud: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup Kami Siap

Dalam memutus perkara uji materi terkait sistem pemilu, ia menilai tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan bukan menjadi ranah MK. MK perlu mempertimbangkan kembali apakah lembaganya perlu masuk untuk mengatur sistem pemilu.

Sebab, lanjut Palguna, semua sistem pemilu memiliki kelebihan dan kekurangannya secara teori.

"Bagaimana cara menguji sistem A adalah konstitusional, sedangkan sistem B tidak konstitusional?" pungkasnya. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda

Berita Lainnya

Emisi Private Jet Sewaan KPU Setara 50 Kali Keliling Bumi dengan Sepeda Motor
04/6/2025 18:55
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KPU: Sewa Pesawat Jet di Pemilu 2024 Bukanlah Pemborosan
24/5/2025 13:34
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Indeks Demokrasi Turun, Indonesia Disebut Alami Otoritarianisasi
05/3/2025 19:18
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
Drama Demokrasi (Dramoksi) Indonesia 2024
19/2/2025 05:00
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Evaluasi Pemilu, Formappi Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas DPR RI
23/1/2025 15:30
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
Kaleidoskop 2024: Sengkarut Demokrasi di Tahun Pemilu
31/12/2024 05:00
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
27/6/2024 17:50
KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Bawaslu Akui Hanya Tangani 40% Aduan Pelanggaran Pemilu yang Masuk
08/4/2024 22:14
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
Kawal Penghitungan Suara, PSI Dapat Sejumlah Temuan
23/2/2024 21:00
Menurutnya, mengawal suara adalah hak konstitusional seluruh peserta pemilu
Raja Juli Buka Peluang Jokowi, Kaesang dan Gibran Kampanye Bersama
24/1/2024 22:40
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye
KPU Sebut Urusan Logistik dalam Negeri Sudah On The Track
14/1/2024 17:30
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan progres kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Urusan itu dinilai masih aman dan terkendali.
Pemilu di Luar Negeri Digelar Lebih Awal, Apa Alasannya?
10/1/2024 14:55
Pemilihan lebih awal di luar negeri dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satunya karena keterjangkauan WNI di luar negeri yang terbilang luas

LOAD MORE

Opini

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya
26/7/2025 17:29
Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!
25/7/2025 05:00
Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan
24/7/2025 12:56

LOAD MORE

Kolom Pakar

Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved