Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengeklaim pihaknya sudah bertaji dalam menangani segala bentuk dugaan maupun pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024.
Diketahui, rentetan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 terus mengalir. Menanggapi itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, menerangkan bahwa pihaknya bertugas untuk memberi rekomendasi jika ada pelanggaran.
“Kasih rekomendasi sudah bertaji. Nanti pas kampanye lebih bertaji lagi karena sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan membantu penyidik untuk menindaklanjuti proses tindak pidana pemilu. Nanti kita lihat,” tegas Bagja, Senin (20/11).
Baca juga: Bawaslu Cek Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Pj Bupati Sorong
“Gak usah ditunjukkan kami bertaji, nanti lagi kita akan rekomendasi dan menegur jika ada pelanggaran, karena itu bentuk pelaksanaan fungsi Bawaslu,” tambahnya.
Bagja mengaku saat ini belum bisa berbicara banyak karena belum masa tahapan kampanye.
Baca juga: Jubir TKN Dukung Penuh Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Sehingga pihaknya belum bisa bertindak secara tegas. Saat ini, kata Bagja, Bawaslu berwenang untuk menyatakan ada pelanggaran atau tidak.
“Kewenangan Bawaslu untuk menyatakan ini pelanggaran atau tidak ASN. Tapi eksekusinya di KASN dan Menpan-RB. Jadi jangan kemudian eksekusi di Bawaslu, bukan. Kami hanya casenya begini lalu menyatakan ada dugaan melanggar tolong ditindaklanjuti,” tandasnya.
Diketahui, rentetan masalah dugaan pelanggaran pemilu maupun pelanggaran di dalam internal Bawaslu terus meningkat.
Salah satunya ialah laporan soal dugaan pelanggaran administrasi oleh Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Paiman Raharjo. Paiman disebut mengumpulkan dan memobilisasi orang untuk mendukung calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kemudian, anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Opsnal Kelompok Kerja Penindakan Saber Pungli Sumatera Utara pada Rabu (15/11).
OTT yang dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap calon anggota legislatif DPRD Kota Medan. (Ykb/Z-7)
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Bawaslu mengakui pihaknya hanya menerima laporan masyarakat pelanggaran pemilu yang diregistrasi sebanyak 40 persen.
Menurutnya, mengawal suara adalah hak konstitusional seluruh peserta pemilu
Sebelumnya, Jokowi tiba-tiba mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan progres kesiapan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Urusan itu dinilai masih aman dan terkendali.
Pemilihan lebih awal di luar negeri dimungkinkan karena beberapa faktor, salah satunya karena keterjangkauan WNI di luar negeri yang terbilang luas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved