Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas kasus empat tersangka kasus pemberian suap terhadap Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba
KPK didesak untuk memidanakan pegawai yang terlibat Pungli di Rutan karena masuk kategori suap.
Persidangan mantan Presiden AS Donald Trump untuk menutupi tuduhan pembayaran uang diam kepada bintang porno, akhirnya akan digelar pada 25 Maret.
KPK menyelidiki pengkondisian para kontraktor berdasarkan perintah Abdul Gani Kasuba.
KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto merespons soal berkas perkara tersangka Firli Bahuri yang tak kunjung lengkap.
KPK menolak permintaan penghentian kasus dugaan pemberian suap, dan gratifikasi dengan tersangka Direktur Utama (Dirut) PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan.
KPK membantarkan penahanan Dirut CLM Helmut Hermawan karena membutuhkan perawatan.
KPK ogah menyeriusi permohonan penghentian kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi penyuap eks Wamenkumham yang juga Dirut PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan.
KPK meminta istri Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif, Olivia Bachmid menjelaskan aliran dana yang diterima oleh Gubernur nonaktif Abdul Gani Kasuba.
PN Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan kedua terkait penetapan tersangka, yang diajukan Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan.
KPK jadwal ulang pemeriksaan 3 bos perusahaan tambang terkait kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan yang menjerat Gubernur non aktif Malut, Abdul Gani Kasuba.
Penyuap proyek jalan di Kalimantan Timur Abdul Nanang Ramis akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda.
BUPATI Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia minta pemeriksaan dijadwalkan ulang.
KPK tetap akan menjalankan penyelidikan kasus kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej.
KPK mengaku bingung hakim praperadilan mempermasalahkan alat bukti kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy
MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kembali memproses penyelidikan kasus eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej.
PENJABAT(Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso menjalani sidang perdananya hari ini, 31 Januari 2024. Dia didakwa memberi suap ke pegawai BPK.
KPK menilai hakim keliru dalam penggunaan pasal penetapan tersangka terhadap wamenkumham Eddy Hiariej dalam pertimbangan praperadilan.
Politisi Partai Golkar Idrus Marham memenuhi panggilan penyidik KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi di kemenkumham.
KPK akan mempelajari lebih dalam putusan praperadilan mantan Wamenkumham Eddy Hiariej.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved