Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KY dan Bawas MA diminta mendalami putusan praperadilan mantan Wamenkumham Eddy Hiariej yang dinilai janggal.
Pertimbangan hakim pada putusan praperadilan gugatan mantan Wamenkumham dinilai bertentangan dengan UU KPK.
KPK menegaskan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej tetap berstatus penerima suap, setelah PN Jakarta Selatan memenangkan gugatan praperadilan Eddy.
Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan suap terkait pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 di Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Kalimantan Timur.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Politikus Partai Golkar Idrus Marham hari ini, 30 Januari 2024.
KPK memperingatkan Direktur Utama PT AT, ES, dan Direktur PT SM, SAN yang mangkir panggilan.
KPK optimis gugatan praperadilan yang diajukan mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej akan ditolah PN Jakarta Selatan.
PN Jakarta Selatan hari ini menggagendakan pembacaan vonis praperadilan mantan wamenkumham Edward Omar Sjarif Hiajiej.
KPK mengeklaim belum menyiapkan pemberkasan, sehingga tidak hadir praperadilan Harun Masiku.
KPK mengklaim belum mendapatkan informasi tentang perubahan perawakan dari buronan Harun Masiku, seperti yang diklaim MAKI.
SIDANG perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku ditunda.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan dakwaan Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso atas kasus suap ke tim BPK Papua Barat.
Mereka bakal dimintai keterangan terkait dugaan suap pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Sorong.
Polisisi Partai Golkar Idrus Marham mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan wamenkumham Eddy.
KPK membuka peluang dalami suap izin tambang nikel di Maluku Utara yang menyeret Abdul Gani Kasuba.
Kepada penyidik KPK, Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba mengaku telah menerima setoran uang dari pihak swasta.
KPK terus memeriksa sejumlah saksi demi menuntaskan kasus dugaan penerimaan suap dalam pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara.
Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bakal dipenjara lagi selama 40 hari ke depan.
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin diperiksa KPK terkait penyuapan terhadap mantan Penyidik Lembaga Antirasuah Stepanus Robin Pattuju.
Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menilai Polda Metro Jaya tidak akan menahan Firli Bahuri sampai Pemilu usai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved