Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Sembilan anggota DPRD Kabupaten Sorong dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (29/1). Mereka akan dimintai keterangan soal dugaan suap pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Sorong.
“(Pemeriksaan) bertempat di Polres Sorong,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (29/1)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan sembilan legislator yang dipanggil yakni Margaretha Karangan, Rasimin, Suprapto, Lewi Syalub, Isack F A Yable, Yuanis Tri Setyo Utami, Handri Haji Kadir, Tarmuji, dan Ismawati.
Baca juga: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Mangkir dari Panggilan KPK
KPK berharap mereka semua kooperatif. Informasi dari mereka dibutuhkan untuk mendalami perkara ini.
Sebelumnya, KPK merampungkan berkas tersangka sekaligus Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Dia segera diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayahnya.
“Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tim jaksa dengan tersangka YPM (Yan Piet Mosso) selaku Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan kaitan suap pengondisian temuan audit di Pemkab Papua Barat Daya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (16/1) lalu.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan pihaknya juga menyelesaikan berkas dua tersangka lain dalam perkara ini. Merek yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat dan staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle.
Ketiga orang itu bakal ditahan lagi selama 20 hari sembari jaksa menyusun berkas dakwaan. Upaya paksa itu kini menjadi tanggung jawab penuntut umum. (Z-10)
Melalui kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat
Kota Sorong kembali menggelar Sorong Ramadhan Fair 2026 yang resmi dibuka pada Sabtu, (7/3) di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong.
Kota Sorong, Papua Barat Daya, diproyeksikan segera memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk mendukung pengujian program kesehatan nasional.
Wakil Wali Kota menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemberian insentif transportasi kepada 806 kader Posyandu dari 111 Posyandu, ditujukan untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
KPK mengizinkan tahanan, termasuk eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, bertemu keluarga saat Idul Fitri 21 Maret 2026. Simak jadwal dan syarat kunjungannya di sini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Seluruh data dan temuan tersebut nantinya akan diuji secara mendalam dalam proses persidangan.
Budi mengatakan, penahanan ini dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Peran Gus Alex pertama dalam kasus ini adalah mengoordinir pelaksana ibadah haji khusus (PIHK) di Indonesia, untuk pembagian kuota tambahan.
Penelusuran juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain. Detil penerimaan dipastikan dibuka saat persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved