Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Sembilan anggota DPRD Kabupaten Sorong dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (29/1). Mereka akan dimintai keterangan soal dugaan suap pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Sorong.
“(Pemeriksaan) bertempat di Polres Sorong,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Senin (29/1)
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan sembilan legislator yang dipanggil yakni Margaretha Karangan, Rasimin, Suprapto, Lewi Syalub, Isack F A Yable, Yuanis Tri Setyo Utami, Handri Haji Kadir, Tarmuji, dan Ismawati.
Baca juga: Kepala Bapanas Arief Prasetyo Mangkir dari Panggilan KPK
KPK berharap mereka semua kooperatif. Informasi dari mereka dibutuhkan untuk mendalami perkara ini.
Sebelumnya, KPK merampungkan berkas tersangka sekaligus Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso. Dia segera diadili dalam kasus dugaan suap pengurusan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayahnya.
“Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tim jaksa dengan tersangka YPM (Yan Piet Mosso) selaku Pj Bupati Sorong dan kawan-kawan kaitan suap pengondisian temuan audit di Pemkab Papua Barat Daya,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (16/1) lalu.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan pihaknya juga menyelesaikan berkas dua tersangka lain dalam perkara ini. Merek yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat dan staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle.
Ketiga orang itu bakal ditahan lagi selama 20 hari sembari jaksa menyusun berkas dakwaan. Upaya paksa itu kini menjadi tanggung jawab penuntut umum. (Z-10)
Wakil Wali Kota menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemberian insentif transportasi kepada 806 kader Posyandu dari 111 Posyandu, ditujukan untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
Tahun 2026 BPBD Kota Sorong mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas forum tersebut.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkuat komitmennya untuk memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
Wakil Wali Kota Sorong menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan hal yang utama untuk dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved