KPK Buka Peluang Dalami Suap Izin Tambang Nikel di Maluku Utara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami dugaan suap terkait izin tambang nikel di Maluku Utara yang menyeret Gubernur nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

“Dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan itu juga ada dugaan penerimaan (suap) yang bersumber dari proses pemberian izin tambang nikel,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi yang dikutip pada Jumat (26/1).

Alex menjelaskan Maluku Utara merupakan salah satu wilayah yang menjadi sumber nikel di Indonesia. Karenanya, kata dia, pemantauan proses perizinan di sektor tersebut dinilai perlu dilakukan.

Baca juga: Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Mengaku Menerima Setoran Uang

“Banyak perusahaan-perusahaan, dan pengusaha yang berusaha mendapatkan izin pertambangan di sana,” ujar Alex.

KPK menduga Abdul Gani tidak hanya menerima suap dari perizinan proyek. Karenanya, potensi permainan kotor di sektor pertambangan nikel akan didalami.

Baca juga: KPK Tegaskan Bakal Menuntaskan Kasus Suap di Maluku Utara

“Sebagaimana yang berkali-kali perkara ditangani KPK itu seringkali perizinan menjadi komoditas buat kepala daerah untuk diperjualbelikan, atau ada unsur kemudahan yang ujung-ujungnya ada insentif dari pelaku usaha,” ucap Alex.

KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Maluku Utara. Mereka yakni Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail, Kepala BPPBJ Ridwan Arsan, ajudan Abdul, Ramadhan Ibrahi, dan pihak swasta Stevi Thomas serta Kristian Wulsan.

Pada perkara ini, Stevi Thomas, Adnan Hasanudin, Daud Ismail, dan Kristian Wulsan sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan, Abdul, Ramadhan Ibrahim, dan Ridwan Arsan sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Z-3)