Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Yang tak kalah penting, Komisi III DPR RI juga mendesak Kepala BNPT agar mengoptimalkan fungsi pencegahan penanggulangan terorisme.
Setiap pejabat di kementerian memberikan pernyataan yang berbeda-beda terkait definisi radikalisme, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Dalam upaya melawan radikalisme, menurutnya, tidak bisa menggunakan pendekatan security, tetapi yang harus digunakan adalah pendekatan psikologi, politik dan komunikasi.
Radikalisme bisa mengandung arti negatif jika seseorang merasa dirinya paling benar sendiri, sedangkan orang lain atau kelompok lain di luar kelompoknya dianggap salah.
Menurut Hidayat, forum pemuda internasional ialah wadah yang sangat penting untuk dimaksimalkan, terlebih para pemuda saat ini yang semakin terbuka dengan gerbang internasional.
Ironisnya, pelanggaran aktor lokal intoleran itu juga tidak ditindak tegas oleh negara. Halili menyebut contoh pembubaran bakti sosial sebuah gereja di Bantul yang dibiarkan.
KELOMPOK masyarakat yang rentan secara ekonomi dinilai rawan terpapar radikal terorisme.
Pemerintah perlu membangun dasar-dasar yang kuat untuk membendung makin meluasnya gerakan tersebut sampai benar-benar habis.
Terbitnya SKB dapat mempersempit ruang gerak ASN bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena ASN akan mendapatkan pengawasan ketat dari pihak inspektorat atau pengawas internal.
Pramono juga mengoreksi pernyataan pihak-pihak yang menyebut ASN dilarang mengkritik pemerintah. Menurut dia, yang dilarang yakni penyampaian ujaran kebencian.
SURAT Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai berlebihan.
“Tidak hanya pendekatan keamanan, pendekatan komprehensif itu bisa melalui pendidikan edukasi, perbaikan infrastruktur sosialnya, infrastruktur pendidikan, perbaikan,” kata Moeldoko
Mereka ialah, kelompok yang memberikan kritik kepada pemerintah, berkolaborasi dengan pemerintah, dan ormas yang diduga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Deradikalisasi melalui pendekatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan lebih penting ketimbang pendekatan keamanan.
Masalah intoleransi dan radikalisme yang merebak beberapa tahun terakhir kembali mengundang kekhawatiran banyak pihak.
Berdasarkan laporan yang diterima BPIP, kedua siswa SMPN 21 Batam tersebut terpengaruh oleh aliran keagamaan atau sekte yang memang melarang umatnya untuk hormat bendera.
"Kalau radikalisme pasar itu yang hanya menjadikan negara atau masyarakat kita sebagai konsumen. Itu kita anggap tidak nyata kan, karena kita nikmati semua dan juga sulit kita kendalikan,"
Radikalisme juga menjadi fokus PPP, dengan cara penangkalan menggunakan pendekatan ekonomi pesantren
Dengan mudahnya asing masuk bahkan menguasai pasar dalam negeri, potensi negara kehilangan nilai-nilai dasar yang berdasarkan Pancasila sangat besar.
Menko Polhukam menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran radikalisme di perusahaan pelat merah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved