Jumat 24 Juli 2020, 06:29 WIB

Moderasi Beragama Cegah Arus Intoleransi dan Radikalisasi

Rif/P-5 | Politik dan Hukum
Moderasi Beragama Cegah Arus Intoleransi dan Radikalisasi

Antara/Pandu Dewantara/Medcom.id
Ilustrasi -- para pemuka agama

 

KEPALA Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Nifasri mengatakan moderasi beragama menjadi salah satu upaya pemerintah menekan arus intoleransi dan radikalisme pada masyarakat Indonesia.

Disampaikannya, isu kerukunan umat beragama yang muncul beberapa tahun terakhir menjadi perhatian dunia internasional. Karena itu, pentingnya upaya pemerintah dalam membangun moderasi beragama di kalangan masyarakat.

“Bila dilihat dari konteks ini, kebijakan dan program pendidikan agama sudah seharusnya diarahkan pada moderasi beragama dan mengedepankan cara-cara pengamalan ajaran agama yang moderat,” ucap Nifasri dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan hal yang paling mendasar dalam pengamalan ajaran agama yang moderat, yakni pendidikan toleransi dan pengakuan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari ajaran tiap kepercayaan.

“Sekaligus upaya pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktik dari paham-paham keagamaan radikal yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama,” imbuhnya.

Adapun moderasi beragama dan kerukunan umat beragama yang digagas Kementerian Agama secara teoritis memiliki empat indikator, yakni komitmen kebangsaan, anti- kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia menilai upaya pemerintah dalam melakukan moderasi beragama untuk mencegah arus intoleransi dan radikalisasi pada masyarakat Indonesia harus dilakukan secara terstruktur dan masif.

“Moderasi beragama harus dibangun secara sistematis, terstruktur, dan masif. Perlu adanya upaya-upaya serius, khususnya pendidikan dalam keluarga,” ucap Musdah Mulia.

Ia juga menyampaikan terkait masih kerap munculnya kelompok-kelompok agama garis keras yang menyuarakan pandangannya tentang ketidaksetujuannya terhadap moderasi beragama juga perlu diwaspadai pemerintah.

“Pemerintah juga jangan lupa dengan pandangan moderasi beragama yang tidak diterima sejumlah kelompok, semisal kelompok-kelompok Islam garis keras, itu perlu diwaspadai,” tuturnya.

Bahkan, Musdah meminta pemerintah menindak tegas kelompok-kelompok tersebut untuk ditanamkan kembali tentang penguatan nilai-nilai
Pancasila.

“Saya rasa tidak bisa itu kita realisasi moderasi beragama kalau masih ada yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terkait moderasi beragama,” tegasnya. (Rif/P-5)

Baca Juga

MI/Vicky Gustiawan

24 Tahun Demokrasi, Aspek Politik, Sosial dan Hukum Masih Lemah

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 19:17 WIB
Meskipun telah menghasilkan kemajuan di bidang politik dan ekonomi, tetapi masih ada kekurangan yakni krisis politik, hukum, dan...
ANTARA FOTO/Novrian Arbi

DPR Mengkaji Penggunaan Kotak Suara dari Kardus

👤 Sri Utami 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:30 WIB
Wakil Ketua DPR  RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi II DPR untuk mengkajinya karena terkait dengan kerentanan kerusakan kertas...
MI/Pius Erlangga

Restorative Justice Kejaksaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Diapresiasi PBB

👤Tri Subarkah 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 17:15 WIB
Selain dari sisi kecepatan, RJ oleh Kejaksaan juga diapresiasi akibat kontrol yang dimiliki jaksa penuntut umum. Sejauh ini, lebih dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya