BNPT Dilibatkan dalam Pemberantasan Radikalisme di Kalangan ASN

RADIKALISME masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk rentannya paham tersebut masuk di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/7).

Menurut Tjahjo, keterlibatan BNPT dalam penanganan radikalisme dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan pada ASN menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk mencegah munculnya radikalisme ASN. Ia mengatakan pengaruh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya radikalisme dan intoleransi di Indonesia.

“Radikalisme dan intoleransi dapat diatasi dengan mengajak semua elemen bangsa untuk bersikap rendah hati dalam beragama dan menerima serta mensyukuri keanekaragaman Indonesia,” kata Menteri PANRB Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari siaran pers resmi Kementerian PAN-RB, di Jakarta, pada Jumat malam (10/7).

Kementerian PANRB, imbuhnya, bekerja sama dengan BNPT dan instansi lain untuk melakukan tindakan pencegahan paham intoleransi dan radikalisme di lingkungan ASN.

“Kementerian PANRB tidak bisa menangani masalah radikalisme ASN sendiri. Kita harus terus bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga keberlanjutan masa depan bangsa kita,” jelasnya.

Pada 2019, Tjahjo menyampaikan pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansi pemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenkumham, BNPT, BIN, BKN, BPIP, dan KASN tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, tutur dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menginisiasi portal aduanasn.id. Portal tersebut menampung aduan masyarakat terkait praktik intoleransi dan radikalisme yang dilakukan ASN.

Tjahjo menegaskan bahwa masuknya radikalisme di kalangan ASN dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang semakin terdegradasi. Selain itu, munculnya radikalisme dan intoleransi juga disebabkan pemahaman terhadap agama yang kurang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berkaitan dengan kebhinekaan di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengatakan bahwa program antisipasi penanganan ASN terpapar radikalisme dan intoleran menjadi fokus BNPT. Ia menyampaikan, obat dari radikalisme adalah ideologi Pancasila. Untuk itu pihaknya tidak ingin ada kelompok yang tidak paham dengan ideologi Pancasila, terutama kaum milenial.

“Kita ingin yakinkan bahwa ideologi Pancasila adalah yang terbaik dan mudah-mudahan dapat dipahami kaum milenial, karena saat ini mereka banyak konsumsi ideologi dari internet. Generasi muda harus diselamatkan dari pandangan miring yang seolah-olah benar,” ungkapnya.

Boy mengatakan, saat dilantik pada Mei 2020 menjadi Kepala BNPT, Presiden Joko Widodo memberi beberapa pesan yang harus dijalankannya, seperti memperluas program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain serta meningkatkan kerja sama dengan tokoh agama yang moderat, serta tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan dalam mereduksi paham radikal. (OL-4)