Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
REKTOR Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Syaiful Bakhri mengajak semua elemen bangsa untuk mewaspadai munculnya gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila, tetapi di balik itu memiliki agenda lain ingin mengubah dasar negara pada saat segala upaya bangsa untuk menanggulangi pandemi covid-19.
"Seluruh dunia tengah mengalami musibah non-alam yang luar biasa, maka problem setiap negara berbeda dalam mengatasinya. Di Indonesia, di tengah pandemi ini aroma politik terus berlangsung, maka politisasi otomatis juga terjadi," kata Syaiful Bakhri di Jakarta, Kamis (16/7).
Kondisi ini, lanjut dia, yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin mengubah dasar negara dengan melakukan gerakan-gerakan yang mengatasnamakan pembela Pancasila dan ini yang harus diwaspadai, apalagi gerakan-gerakan itu faktanya telah muncul di permukaan.
Dia mengungkapkan gerakan khilafah seperti di Timur Tengah, sudah lama masuk ke Indonesia, bahkan sejak 2014 lalu, banyak orang Indonesia pendukung khilafah yang pergi ke Suriah dan sekarang sebagian dari mereka minta dipulangkan.
Menurut dia, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam melakukan pencegahan dan penindakan terkait ideologi khilafah ini yang jelas ditujukan kepada umat Islam.
"Untuk ideologi khilafah kita bisa melakukan pencegahan sejak dini. Intinya negara harus hadir dan semua pihak yang berkompeten harus dilibatkan," katanya.
Baca juga: Harga tidak Lagi Jadi Pertimbangan Wisatawan
Tidak hanya dengan khilafah, kata Syaiful, Pancasila juga dibenturkan dengan komunisme bahkan kapitalisme. Saat ini gerakan itu sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga negara harus hadir dan bergerak melakukan upaya pencegahan serta pemurnian Pancasila.
Ia menyarankan agar dibuat semacam narasi-narasi, di mana kelompok khilafah ini kemungkinan akan menunggangi isu-isu komunisme baru dan kapitalisme. Narasi itu juga harus betul-betul berisi informasi dan imbauan untuk menguatkan rasa persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Harus ada kontranarasi baru untuk memerangi propaganda khilafah. Bisa berupa narasi kebangsaan dan narasi ke-Pancasila-an. Intinya, masyarakat harus diberi kesadaran untuk berperan menggunakan kemurnian berpikir dan bertindak untuk menyelamatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Syaiful.
Dengan perilaku Pancasila, kata dia, maka Indonesia akan terbebas dari bahaya laten tersebut. Ia menilai laten ini tidak hanya bisa merusak bangsa dalam skala besar, tetapi juga bisa mengganti ideologi negara, apalagi ideologi laten ini menganggap mereka paling benar, sementara yang lain tidak.
"Ini mesti dibuat kontranarasi secara cerdas dengan melibatkan berbagai kaidah keilmuan dengan distimulus lagi agar bisa diterima rasional oleh masyarakat dan tidak semata-mata berupa doktrinal," kata Syaiful. (OL-15)
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved