Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, mempertanyakan efektivitas anggaran sebesar Rp700 miliar yang dialokasikan Kemenkeu untuk pembangunan PDN.
Serangan ransomware dalam PDNS 2 dianggap sangat memalukan bagi Indonesia.
Menko Hadi Tjahjanto menjelaskan layanan pemerintah yang menggunakan PDNS 2 saat ini dalam proses pemulihan.
MANTAN Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj menyoroti kebobolannya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi segera diselesaikan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin mengkritik kelalaian pemerintah terkait peristiwa peretasan yang terjadi di Pusat Data Nasional (PDN).
Tidak ada anti virus untuk mengamankan data yang seratus persen aman. Satu-satunya cara adalah melakukan backup data secara rutin agar data tetap aman.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan harus ada yang bertanggung jawab atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengklaim peretasan data seperti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) saat ini tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga di negara lain.
Peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS) mencerminkan lemahnya sistem pengamanan data yang dimiliki pemerintah meski sudah menggelontorkan anggaran besar.
Pengunduran diri itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengelola teknis Pusat Data Nasional (PDN)
Sekelompok peretas Brain Chiper telah menepati janji untuk memberikan kunci enkripsi untuk membuka Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sebelumnya dilumpuhkan menggunakan Ransomware.
Pemerintah akan mengevaluasi kinerjanya dalam menjaga ketahanan siber. Agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
Tim teknis dari Kemenkominfo sedang berupaya membuka kunci data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terenkripsi.
Selain untuk mengantisipasi serangan peretas, penguatan PDN berfungsi untuk menunjang kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Kasus peretasan adalah tragedi besar bagi Indonesia dan tidak bisa dianggap enteng.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved