Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Menkominfo Budi Arie akan melaporkan kasus penyerangan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ke Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Jumat, 28 Juni 2024.
KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid tak sependapat dengan alasan Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam persoalan tidak adanya pencadangan data
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa yang seharusnya membackup data adalah tenant dari kementerian lembaga masing-masing.
DPR desak pengelolaan PDN tidak dimonopoli 1 lembaga
Komisi I DPR RI mendorong pemerintah mendirikan pusat krisis untuk menangani persoalan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian tiba-tiba meninggalkan wartawan setelah menghadiri rapat terbatas.
Menkominfo Budi Arie Setiadi didesak mundur oleh masyarakat sipil setelah adanya peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh hacker. Dia dianggap tidak mampu
DIREKTUR Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Teguh Arifiyadi mengatakan pemerintah masih melakukan investigasi terkait penyerangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek.
PENGAMAT siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan orang dalam (ordal) atas peretasan server Pusat Data Nasional.
BADAN Siber dan Sandi Negara (BSSN) diminta mengaudit waktu peretasan Pusat Data Nasional (PDN)Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) oleh ransomware.
OBSESI untuk melakukan sentralisasi data menjadi bumerang bagi pemerintah. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dinilai karena kegagalan pengambil kebijakan
Kominfo dianggap bersalah atas peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Pasalnya, Kominfo tak meminta backup data ke Telkom Sigma selaku pihak penyedia server.
KEAMANAN siber di Indonesia tengah menjadi sorotan. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga menyita perhatian masyarakat global pasca adanya peretasan yang menyerang Pusat Data Nasional
PENGAMAT siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut negara lain juga menjadi korban serangan ransomware, namun tak separah Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, karena serangan ransomware data nasional (PDN).
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, menyatakan bahwa keputusan untuk memberhentikan Menkominfo Budi Arie Setiadi merupakan hak prerogatif Presiden.
Pakar IT Alfons Tanujaya menyarankan agar negara memiliki sistem cadangan berkas digital tiga lapis untuk menghindari hilangnya data penting akibat serangan siber.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved