Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
OBSESI untuk melakukan sentralisasi data menjadi bumerang bagi pemerintah. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dinilai karena kegagalan pengambil kebijakan menyusun langkah dan aturan secara menyeluruh.
Upaya untuk memusatkan data di satu titik tak diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Karenanya, peretasan yang kerap terjadi dan menyasar institusi pemerintahan bukan sesuatu yang mengagetkan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Sabtu (29/6). "Sekarang semua di-sentralisasi, tapi tidak memiliki kemampuan mumpuni, akibatnya seperti sekarang ini," kata dia.
Baca juga : Situs Pemerintah Kerap Jebol, Pengamat Siber: Pengelolaan Data Perlu Ditingkatkan
"Pelayanan publik tidak terlalu baik, biaya tinggi, tidak bisa beradaptasi dengan cepat, dan belum tentu menjamin keamanan data yang lebih baik, malah lebih banyak bolongnya dibandingkan dengan ditempatkan pada cloud yang terdesentralisasi," sambung Yose.
Pemerintah, lanjut dia, tampaknya tak memikirkan skenario terburuk dari pemusatan data tersebut. Padahal kemajuan teknologi saat ini lebih memungkinkan untuk memisahkan data dan mengintegrasikannya melalui blockchain dan komputasi awan (cloud).
Hal itu dinilai jauh lebih aman ketimbang memaksakan semua data berada di satu ruangan. Alih-alih terjamin keamanan datanya, justru itu menjadi lebih rentan diserang dan merepotkan untuk pemulihannya.
Baca juga : BSSN Diminta Audit Soal Waktu Peretasan PDN oleh Ransomware
"Desentralisasi data itu kita akan punya back up di banyak tempat. Tidak seperti sekarang ini yang back up nya tidak ada ternyata. Selain itu, desentralisasi data itu menjadi lebih efisien. Karena tidak perlu ditempatkan di satu keranjang yang besar," terang Yose.
Desentralisasi data juga dinilai jauh lebih relevan dengan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia. Kebutuhan baik akses maupun waktu dari banyaknya server pengguna terhadap data mestinya menjadi titik timbang sebelum memaksakan untuk melakukan pemusatan data.
Karenanya, Yose menilai, ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat kembali urgensi dan ketepatan dari sentralisasi data. Peretasan yang terjadi mestinya menjadi titik balik jika pemerintah memprioritaskan keamanan data nasional.
"Jadi tidak perlu obsesi untuk sentralisasi. Karena itu jadi costly, inefektif, dan berisiko tinggi. Toh, desentralisasi itu tidak masalah selama itu terhubung. Tidak perlu diletakkan semua di satu tempat," pungkasnya. (Mir/Z-7)
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Investasi gizi sejak dini merupakan kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di masa mendatang.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus menunjukkan komitmen dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul dari kalangan muda, khususnya mahasiswa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur yang bermukim di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas SDM
Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan hasil survei pada karyawan terpilih serta presentasi direksi.
Program Sinergi Mengajar terbukti mampu menjawab isu-isu ketenagakerjaan yang sebelumnya cukup dominan di area tersebut.
Kesiapan SDM menjadi pilar utama dalam menjaga daya saing industri manufaktur Indonesia khususnya di tengah dinamika global yang tak menentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved