Peretasan PDN Buah dari Obsesi Pemerintah Lakukan Sentralisasi Data

OBSESI untuk melakukan sentralisasi data menjadi bumerang bagi pemerintah. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dinilai karena kegagalan pengambil kebijakan menyusun langkah dan aturan secara menyeluruh.

Upaya untuk memusatkan data di satu titik tak diikuti oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai. Karenanya, peretasan yang kerap terjadi dan menyasar institusi pemerintahan bukan sesuatu yang mengagetkan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Sabtu (29/6). "Sekarang semua di-sentralisasi, tapi tidak memiliki kemampuan mumpuni, akibatnya seperti sekarang ini," kata dia.

Baca juga : Situs Pemerintah Kerap Jebol, Pengamat Siber: Pengelolaan Data Perlu Ditingkatkan

"Pelayanan publik tidak terlalu baik, biaya tinggi, tidak bisa beradaptasi dengan cepat, dan belum tentu menjamin keamanan data yang lebih baik, malah lebih banyak bolongnya dibandingkan dengan ditempatkan pada cloud yang terdesentralisasi," sambung Yose.

Pemerintah, lanjut dia, tampaknya tak memikirkan skenario terburuk dari pemusatan data tersebut. Padahal kemajuan teknologi saat ini lebih memungkinkan untuk memisahkan data dan mengintegrasikannya melalui blockchain dan komputasi awan (cloud).

Hal itu dinilai jauh lebih aman ketimbang memaksakan semua data berada di satu ruangan. Alih-alih terjamin keamanan datanya, justru itu menjadi lebih rentan diserang dan merepotkan untuk pemulihannya.

Baca juga : BSSN Diminta Audit Soal Waktu Peretasan PDN oleh Ransomware

"Desentralisasi data itu kita akan punya back up di banyak tempat. Tidak seperti sekarang ini yang back up nya tidak ada ternyata. Selain itu, desentralisasi data itu menjadi lebih efisien. Karena tidak perlu ditempatkan di satu keranjang yang besar," terang Yose.

Desentralisasi data juga dinilai jauh lebih relevan dengan situasi dan kondisi pemerintahan Indonesia. Kebutuhan baik akses maupun waktu dari banyaknya server pengguna terhadap data mestinya menjadi titik timbang sebelum memaksakan untuk melakukan pemusatan data.

Karenanya, Yose menilai, ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat kembali urgensi dan ketepatan dari sentralisasi data. Peretasan yang terjadi mestinya menjadi titik balik jika pemerintah memprioritaskan keamanan data nasional.

"Jadi tidak perlu obsesi untuk sentralisasi. Karena itu jadi costly, inefektif, dan berisiko tinggi. Toh, desentralisasi itu tidak masalah selama itu terhubung. Tidak perlu diletakkan semua di satu tempat," pungkasnya. (Mir/Z-7)