Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terback up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang ransomware.
"Hanya 2 persen (data terback up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau terback up dari PDNS Surabaya. Meutya pun sempat mempertegas kembali jumlah data yang berhasil terback-up.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Dalam paparannya, Hinsa sempat menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karena itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Z-7)
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved