Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengungkap hanya 2 persen data dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang terback up di PDNS Batam. Sedangkan, PDNS di Surabaya telah diserang ransomware.
"Hanya 2 persen (data terback up di Batam) dari data yang di PDNS Surabaya," ujar Hinsa dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Kamis, 27 Juni 2024.
Penjelasan Hinsa ini menjawab pertanyaan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengenai kondisi data yang berhasil dicadangkan atau terback up dari PDNS Surabaya. Meutya pun sempat mempertegas kembali jumlah data yang berhasil terback-up.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
"Hanya 2 persen dari data yang dikunci oleh ransomware di Surabaya? Hanya 2 persen? Oke," terang Meutya.
Dalam paparannya, Hinsa sempat menjelaskan seharusnya ada sistem pencandangan data PDNS, baik di Surabaya, Batam, dan Serpong. Sehingga dapat menekan hilangnya data apabila ada serangan virus.
"Jadi begitu misalnya ada gangguan di salah satu, misalnya di Surabaya ini, analog-nya sebenarnya hampir sama dengan mati listrik, hidupkan genset," jelasnya.
Oleh karena itu, Hinsa menyebut salah satu masalah utama penyerangan virus ransomware disebabkan karena tidak ada sistem pencandangkan data. Ia pun menilai persoalan ini menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (Z-7)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved