Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut bobolnya server Pusat Data Nasional (PDN) sebagai kebodohan atau kecelakaan nasional.
Hal itu diungkapkan Hasanuddin dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI dan Kepala BSSN, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6).
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional karena prihatin kita sudah hampir 5 tahun bekerja sama mitra terutama dengan BSSN dan BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif,” ungkap Hasanuddin, Kamis (27/6).
Baca juga : PDNS Surbaya Diserang Ransomware, BSSN Ungkap Hanya 2 Persen Data Terback-Up di PDNS Batam
“Dalam catatan kami saja, pada halaman 26 laporan landscape keamanan siber Indonesia pada tahun 2023 yang dilansir bapak ke kami itu 1.011.229 insiden, tapi terus terusan aja begitu,” ujarnya.
Terkait insiden serangan ransomware, Hasanuddin mempertanyakan apakah hacker tersebut sudah diketahui.
Hasanuddin mengatakan ransomware tersebut harus ditracking dan perlu diusut keberadaan pelaku.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
“Saya pengen tahu seperti apa secara clear dan apakah sumber daya manusia yang Bapak miliki cukup tidak untuk memberikan protect kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah itu karena dalam data kami 282 instansi justru ya sudah hancur,” ujarnya.
“Hanya 44 yang diprediksi pulih dan itu hanya mungkin di bawah 100 persen. Ini bencana sebetulnya bencana untuk kita,” paparnya.
Hasanuddin menegaskan jika sumber daya manusia BSSN tidak cukup segera direformasi segera diorganisir oleh mereka-mereka yang memang memiliki kemampuan dan profesi yang canggih. (Z-8)
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved