Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GANGGUAN yang terjadi terhadap Pusat Data Nasional (PDN) merupakan masalah serius yang menjadi tanggung jawab Menkominfo dan Kepala BSSN. Keduanya menurut anggota Komisi I DPR Sukamta adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini.
"Ini persoalan keamanan nasional. Mereka mengumpulkan semua data K/L dan Pemda jadi satu. Ternyata tidak dijaga dengan maksimal," ucapnya saat dihubungi, Selasa (25/6).
Kejadian ini menambah buruk komitmen pemerintah yang seharusnya menjamin kerahasiaan data seluruh warga negara.
Baca juga : Pemerintah Pulihkan Layanan Pusat Data Nasional yang Terganggu
"Iya (mengundurkan diri). Data yang ada adalah data-data pemerintahan dan data warga negara. Ini persoalan yang sangat serius dan bisa berimplikasi pada keamanan nasional. Kenapa tidak ada pejabat yang mengaku bertanggung jawab? Aneh bukan? Pastinya bukan hanya petugas teknis yang disalahkan," cetusnya.
Sementara itu Menkominfo Budi Arie saat dihubungi meluruskan permasalahan yang terjadi. Menurutnya yang terjadi gangguan di PDN Surabaya. Sedangkan yang Cikarang sedang dalam penyelesaian.
"Buat teman-teman media diharapkan meluruskan bahwa yang mengalami serangan itu pusat data nasional sementara(PDNS 2) Surabaya milik PT TELKOM. Pusat data nasional yang di Cikarang dalam proses penyelesaian," tandasnya. (Z-8)
Penyaluran kurban ke mancanegara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengibarkan nama baik Indonesia di mata dunia
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom) dari korban
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta mahasiswa baru untuk bersabar dan menginput kembali Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024.
Kominfo Bersama Indosat Ooredoo Hutchison dan Mastercard, Latih Satu Juta Talenta Keamanan Siber
Kurangi akses media digital atau elektronik dengan memindahkan perangkat elektronik ke ruang yang lebih publik. Sehingga anak-anak akan lebih mudah diawasi.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika sempat mencanangkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Layanan Konten empat tahun silam
Menkominfo menegaskan, ‘penyakit kedua’ yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya.
Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan digital skills gap, di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang digital masih belum tercukupi.
Digital Talent Scholarship tidak hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan skill di era digital, tetapi sekaligus mempertahankan produktivitas masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved