Berita Terbaru Publisher Rights Hari Ini

Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Membayar untuk Konten Berita

PEMERINTAH Australia akan memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi besar membayar kepada organisasi media untuk konten berita.

Juknis Perpres Publisher Rights Masih Disusun

Pemerintah saat ini dituntut menghadirkan terobosan baru dari sisi regulasi untuk memastikan agar ada keberpihakan negara pada media nasional.

Komite Publisher Rights Diminta Laksanakan Tugas dengan Independen

Anggota komite Publisher Rights dari unsur pakar ditunjuk oleh Menkopolhukam dan diserahkan pada Dewan Pers. 

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Perpres Publisher Rights

Dewan Pers telah menetapkan sebelas anggota Komite pelaksana Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalis Berkualitas 

Pemerintah Bahas Pembentukan Komite terkait Perpres Publisher Right

Pemerintah dan Dewan Pers bahas pembentukan komite terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2024.

Ketua Komisi I DPR Ingin Perpres Publisher Rights Jadi UU

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).

Dewan Pers Sedang Membentuk Komite Publisher Rights

DEWAN Pers sedang membentuk Komite Publisher Rights sebagai tindak lanjut Perpres 32/2024 tentang Tanggung Jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Kominfo Terus Berkomunikasi dengan Platform Global Terkait Perpres Publisher Rights

Kominfo terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights

Prancis Denda Google Rp4,2 Triliun karena Ingkari Perjanjian Hak Penerbit

Denda tersebut karena Google gagal menghormati komitmen yang dibuat pada tahun 2022 dan menuduh mereka tidak bernegosiasi dengan iktikad baik dengan penerbit berita

Perpres Publisher Rights Untungkan Semua Pihak

Dewan Pers menjamin Perpres Publisher Rights akan menguntungkan banyak pihak sekaligus menunjang lahirnya jurnalistik yang berkualitas dan bermartabat di masa mendatang.

Kemenkominfo Pastikan Perpres "Publisher Rights" tidak Rugikan Konten Kreator

Konten Kreator tidak akan terimbas Perpres Publisher Rights

Semua Pihak Berkepentingan Harus Duduk Bersama Bahas Implementasi Publisher Rights

PERATURAN presiden soal hak penerbit atau publisher rights bisa menguntungkan semua pihak dan mendorong jurnalisme berkualitas apabila semua pihak turut terlibat dalam perumusan

Pemerintah Belum Bersurat kepada Platform Terkait Publisher Rights

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya masih belum bersurat ke platform seperti Google, Instagram dan sebagainya terkait penerapan Perpres 32/2024 tentang Platform Digital

Perpres Publisher Rights Wajibkan Platform Digital Bantu Komersialisasi Berita

Platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita

AJI dan LBH Pers Minta Perpres Publisher Rights Dijalankan dengan Prinsip Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers berharap Perpres Publishers Rights ini dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi dan penuh akuntabilitas.

Perpres Publisher Rights Bentuk Kemenangan Indonesia Hadapi Platform Global

Publisher rights dapat meningkatkan daya tawar media massa Indonesia dalam menghadapi platform global. Sebaliknya platform global semakin menghargai media dan pemerintah Indonesia

AMSI: Perpres Publisher Rights Bersihkan Ruang Digital Dari Sampah

WAKIL Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwarjono mengatakan pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres Publisher Rights.

Menkominfo Ungkap 3 Isu Utama Perpres Publisher Rights

PERATURAN Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga poin utama dalam Perpres Publisher Rights.

Presiden Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Kado Hari Pers Nasional

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.

Dewan Pers Masih Tunggu Pengasahan Perpres Publisher Rights

“Saya rasa harus kita minta perjelas kepada Kominfo, Menteri atau Wakil Menteri Kominfo. Dewan Pers saat ini menunggu,” ungkapnya

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting