Berita Terbaru Publisher Rights Hari Ini

Mengapa Harus Publisher Rights?

SEBULAN terakhir, publik disuguhi perdebatan tentang Publisher Rights. Regulasi baru yang hendak disahkan sebagai peraturan presiden.

Prancis Denda Google Rp4,2 Triliun karena Ingkari Perjanjian Hak Penerbit

Denda tersebut karena Google gagal menghormati komitmen yang dibuat pada tahun 2022 dan menuduh mereka tidak bernegosiasi dengan iktikad baik dengan penerbit berita

Australia Wajibkan Perusahaan Teknologi Membayar untuk Konten Berita

PEMERINTAH Australia akan memperkenalkan aturan baru yang mewajibkan perusahaan teknologi besar membayar kepada organisasi media untuk konten berita.

Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu sangat yakin perpres tentang publisher rights yang belum juga diteken presiden Joko Widodo.

Dewan Pers Masih Tunggu Pengasahan Perpres Publisher Rights

“Saya rasa harus kita minta perjelas kepada Kominfo, Menteri atau Wakil Menteri Kominfo. Dewan Pers saat ini menunggu,” ungkapnya

Sambut Perpres Publisher Rights, Dewan Pers Minta Aturan Turunan dan SOP Segera Dibentuk

Menurut dia, beleid itu akan segera dibuatkan aturan turunannya berikut lembaga yang mengawasinya, yakni sebuah komite khusus. Targetnya akan dituntaskan selama enam bulan ke depan.

Perpres Publisher Rights Bentuk Kemenangan Indonesia Hadapi Platform Global

Publisher rights dapat meningkatkan daya tawar media massa Indonesia dalam menghadapi platform global. Sebaliknya platform global semakin menghargai media dan pemerintah Indonesia

Perpres Publisher Rights Wajibkan Platform Digital Bantu Komersialisasi Berita

Platform digital juga diwajibkan untuk memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita

Semua Pihak Berkepentingan Harus Duduk Bersama Bahas Implementasi Publisher Rights

PERATURAN presiden soal hak penerbit atau publisher rights bisa menguntungkan semua pihak dan mendorong jurnalisme berkualitas apabila semua pihak turut terlibat dalam perumusan

Kemenkominfo Pastikan Perpres "Publisher Rights" tidak Rugikan Konten Kreator

Konten Kreator tidak akan terimbas Perpres Publisher Rights

Perpres Publisher Rights Untungkan Semua Pihak

Dewan Pers menjamin Perpres Publisher Rights akan menguntungkan banyak pihak sekaligus menunjang lahirnya jurnalistik yang berkualitas dan bermartabat di masa mendatang.

Dewan Pers Sedang Membentuk Komite Publisher Rights

DEWAN Pers sedang membentuk Komite Publisher Rights sebagai tindak lanjut Perpres 32/2024 tentang Tanggung Jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Pemerintah Bahas Pembentukan Komite terkait Perpres Publisher Right

Pemerintah dan Dewan Pers bahas pembentukan komite terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2024.

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Perpres Publisher Rights

Dewan Pers telah menetapkan sebelas anggota Komite pelaksana Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital Mendukung Jurnalis Berkualitas 

Juknis Perpres Publisher Rights Masih Disusun

Pemerintah saat ini dituntut menghadirkan terobosan baru dari sisi regulasi untuk memastikan agar ada keberpihakan negara pada media nasional.

Presiden Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Kado Hari Pers Nasional

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.

Menkominfo Ungkap 3 Isu Utama Perpres Publisher Rights

PERATURAN Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga poin utama dalam Perpres Publisher Rights.

Perpres Publisher Rights Disahkan, Ada Masa Transisi 6 Bulan

MENKOMINFO Budi Arie Setiadi mengingatkan Dewan Pers untuk segera menyiapkan tindak lanjut dari Perpres Publisher Rights yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Perpres Publisher Rights Jadi Angin Segar bagi Insan Media

Jokowi telah menandatangani Perpres Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap jurnalisme berkualitas. Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menilai perpres

Kemenkominfo Bentuk Tim Mitigasi Perpres Publisher Rights Bersama Media Massa

Usman Kansong menjelaskan, tim mitigasi dibentuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin timbul sebelum Perpres tersebut berlaku.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL