Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pengangkatan PJ perlu mengikuti ptuusan Mahkamah Kosntitusi (MK) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2024.
Sebagai informasi, pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir
Presiden intrusikan kementerian, lembaga, dan Pemda mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Menurut Mardani, aturan pengangkatan penjabat dibutuhkan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengangkat penjabat dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif.
Menurut Puan, Penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas hingga Pilkada serentak tahun 2024 mendatang harus memenuhi kualifikasi, berintegritas dan paham kondisi daerah yang dipimpinnya.
Mekanisme transparan ini, kata Hamdan, bertujuan untuk menghindari lobi tertutup sekaligus memberi ruang keterlibatan publik dan penetapan penjabat kepala daerah.
Pemerintah perlu menunjuk para penjabat (PJ) pengganti 101 kepala daerah defintif dengan tanpa mengesampingkan unsur demokratis.
Masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekuensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024.
Pilkada serentak pada 2024 akan memunculkan Pejabat (Pj) di sejumlah daerah untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa tugasnya pada 2022 dan 2023.
Selain pandemi covid-19 yang masih menghantui, penyelenggara pemilu juga harus bergelut dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun yang sama.
Dalam survei tersebut, melalui pertanyaan apabila pemilihan gubernur dilakukan hari ini maka sebesar 47,5% warga menjawab akan memilih Anies
TAHUN ini Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akan menggelar Pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Mei 2022.
PKB mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan di antara bulan Januari sampai Maret 2024.
Ditetapkannya 14 Februari 2024 sebagai hari penyelenggaraan pemilu menyebabkan waktu persiapan penyelenggara pemilu semakin pendek.
Pitensi kekacauan bisa berasal dari penguasaan minim penjabat kepala daerah terhadap daerah yang dipimpinnya.
Dalam ikrarnya, para warga binaan pemasyarakatan berikrar bahwa mereka akan melepaskan baiat terhadap amir mana pun
Banyak kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kekhawatiran semakin besar ketika masyarakat menyaksikan anggota Polri menjadi Pjs berperan lebih besar dibandingkan masa rezim sebelumnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024 dimundur menjadi 2025, sebagaimana usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mendagri menolak Pemilu digelar 21 Februari. Karena bila maju, otomatis tahapan akan maju dan dimulai Juni 2022. Akan ganggu program pemerintah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved