Pilkada 2020, Sumut Siapkan Pencoblosan Ulang di Tiga Kabupaten

SUMATRA Utara sedang memersiapkan pemungutan suara ulang di tiga dari 23 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2020. Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan pemungutan suara ulang (PSU) tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 April 2021.

"Kami sudah mengingatkan pihak penyelenggara akan pentingnya koordinasi, terutama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)," kata Edy, Kamis (15/4).

Adapun ketiga daerah yang akan melangsungkan PSU adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dengan 16 TPS, Labuhanbatu dengan 9 TPS dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dengan 3 TPS. Menurut Edy, pemprov sudah menerima laporan dari KPU provinsi bahwa secara teknis, kebutuhan logistik dan tenaga penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan hingga TPS, sudah dipersiapkan dengan baik.

Tinggal bagaimana mencari solusi atas kendala yang dihadapi saat pemungutan suara pada Desember 2020 lalu. Yakni kesulitan mengakses lokasi permukiman warga yang terletak di tengah perkebunan di Labusel.

"Seperti di Perkebunan PT Torganda (Kecamatan Torgamba Labusel). Nanti pihak Kapolres kita undang untuk membahas itu. Untuk demokrasi, tidak ada urusan perusahaan perkebunan ikut campur (intervensi pemilihan). Mereka hanya sebagai penyedia tempat," tegas Edy.

Untuk itu, Gubernur meminta semua pihak, baik penyelenggara maupun pemangku kepentingan lain, agar mendukung jalannya demokrasi. Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan tidak menghambat pelaksanaan PSU sehingga dapat berjalan dengan baik. Apalagi pilkada di ketiga daerah itu berkaitan dengan calon petahana, baik secara langsung maupun dari hubungan kekerabatan.

baca juga: Marak Politik Uang, Denny Indrayana Datangi Bawaslu RI

Terpisah, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin mengaku tidak ada kendala yang berarti dalam memersiapkan PSU di ketiga daerah tersebut. 

"Dari sisi anggaran dan logistik sudah terpenuhi. Sekarang ini kami sedang menggelar Bimtek pemungutan suara untuk PPK dan PPS, juga KPPS," ungkapnya.

Namun dia mengakui memang dalam pelaksanaannya KPU tidak akan mampu berjalan sendiri, terutama dari sisi jaminan keamanan. Seperti di Labusel, akses ke perkebunan Torganda cukup sulit ditembus.(OL-3)