Berita Terbaru Pilkadaserentak Hari Ini

TNI/Polri Aktif duduki Jabatan Sipil Jadi Ancaman Bagi Demokrasi

Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.

Kemendagri Didesak Segera Akhiri Polemik Pelantikan Pj Kepala Daerah

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar Pemerintah melakukan proses seleksi secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

Doli belum mengungkap hal apa saja yang akan didalami dalam pemanggilan tersebut. Jadwal pemanggilan juga belum dipastikan.

Kemendagri: Pj Kepala Daerah Tidak Bisa Maju Pilkada 2024

Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada

Akhiri Kontroversi, Pemerintah Didesak Bikin Aturan Penunjukan PJ Kepala Daerah

Djohermansyah menyebutkan, adanya aturan mengenai penunjukan PJ kepala daerah tersebut justru bakal memudahkan pemerintah ketika mencari calon.

Jokowi Punya Tim Internal dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

Akmal menyebut terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi pj gubernur. Oleh karenannya dibentuk tim untuk memetakan sosok yang paling berkompeten sebagai pj.

Perludem: Transparansi Penunjukan Penjabat untuk Hindari Konflik di Daerah

Perludem menyayangkan lantaran sampai sekarang belum ada aturan terkait penunjukan penjabat ini oleh Kemendagri.

KPK: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Rentan Praktik Jual-Beli

Proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya praktik jual beli jabatan dalam beberapa perkara yang ditangani KPK.

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Rentan Jadi Ladang Korupsi

Pengangkatan PJ perlu mengikuti ptuusan Mahkamah Kosntitusi (MK) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2024.

NasDem Ingatkan Pemerintah Taat Asas dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Sebagai informasi, pada 2022 ada 101 kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir

Presiden: Kementerian/Lembaga dan Pemda Harus Dukung KPU-Bawaslu

Presiden intrusikan kementerian, lembaga, dan Pemda mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

PKS Usulkan Pembuatan Aturan Khusus Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Menurut Mardani, aturan pengangkatan penjabat dibutuhkan sebagai penegasan bahwa pemerintah tidak akan mengangkat penjabat dari kalangan anggota TNI dan Polri aktif.

Minta Penjabat Daerah Diseleksi Transparan, Puan Tampilkan Sikap Negarawan

Menurut Puan, Penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas hingga Pilkada serentak tahun 2024 mendatang harus memenuhi kualifikasi, berintegritas dan paham kondisi daerah yang dipimpinnya.

Rekrutmen Penjabat Kepala Daerah Mesti Transparan dan Libatkan Publik

Mekanisme transparan ini, kata Hamdan, bertujuan untuk menghindari lobi tertutup sekaligus memberi ruang keterlibatan publik dan penetapan penjabat kepala daerah.

Penunjukan Penjabat diharapkan Tetap Jaga Unsur Demokratis

Pemerintah perlu menunjuk para penjabat (PJ) pengganti 101 kepala daerah defintif dengan tanpa mengesampingkan unsur demokratis.

Pj Gubernur Banten Harus Sosok yang Mampu Sukseskan Pilkada 2024

PENGAMAT menilai figur yang cocok dijadikan Pejabat (Pj) Gubernur Banten ialah tokoh yang mampu mengantarkan kesuksesan Pilkada serentak 2024.

Gubernur Kepri dan Wakil Ansar-Marlin Berkuasa cuma Tiga Tahun

Masa jabatan yang tidak mencapai satu periode lima tahun itu sebagai konsekuensi penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Apkasi Pertanyakan Nasib 272 Kepala Daerah yang Habis Masa Tugas 2022-2023

Pilkada serentak pada 2024 akan memunculkan Pejabat (Pj) di sejumlah daerah untuk menggantikan kepala daerah yang habis masa tugasnya pada 2022 dan 2023.

KSP Optimistis KPU dan Bawaslu Bisa Hadapi Tantangan Pemilu 2024

Selain pandemi covid-19 yang masih menghantui, penyelenggara pemilu juga harus bergelut dengan pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun yang sama.

Survei Sebut Anies Unggul di Bursa Cagub DKI

Dalam survei tersebut, melalui pertanyaan apabila pemilihan gubernur dilakukan hari ini maka sebesar 47,5% warga menjawab akan memilih Anies

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

Kedaulatan Algoritma dalam Perang Kognitif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia