Selasa 10 Mei 2022, 16:35 WIB

Perludem: Transparansi Penunjukan Penjabat untuk Hindari Konflik di Daerah

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Perludem: Transparansi Penunjukan Penjabat untuk Hindari Konflik di Daerah

MI/SUSANTO
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati

 

SEBANYAK 49 kepala daerah akan berakhir masa jabatannya pada Mei ini. mereka terdiri dari lima gubernur serta 44 bupati dan wali kota.

Maka, pemerintah perlu menunjuk Penjabat Kepala Daerah Sementara. Sejauh ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) masih belum membeberkan nama-nama Penjabat Kepala Daerah Sementara.

Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, menyayangkan lantaran sampai sekarang belum ada aturan terkait penunjukan penjabat ini oleh Kemendagri.

Padahal, kata Nisa, sapaan akrabnya, kondisi ini berbeda dengan kekosongan kepala daerah definitive karena sedang cuti atau berhalangan.

“Mahkamah Konstitusi (MK) memang tidak punya memiliki kewenangan eksekutorial artinya putusan MK kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya,” ungkap Nisa kepada Media Indonesia, Selasa (10/5).

Jika sampai batas pengisian penjabat ini tidak ada aturan teknis yang transparan, terbuka, dan akuntabel, Nisa menilai pemilihan penjabat Kepala Daerah Sementara tentu bisa saja berpotensi bermasalah lantaran dianggap tidak sesuai dengan putusan MK.

Baca juga: Agar Rakyat Percaya Penjabat Kepala Daerah

“Jika ini terjadi maka nantinya akan lebih berbahaya lagi jika terjadi konflik di daerah,” terangnya.

Padahal, lanjut Nisa, di putusan no 67/PUU-XIX/2021 MK menyebutkan bahwa pemilihan penjabat harus dilakukan dengan mekanisme yang terukur dan jelas.

“Tidak mengabaikan prinsip demokrasi, memperhatikan aspirasi daerah dan dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel,” tuturnya.

Maka, Nisa mengemukakan perlu adanya aturan teknis yang mengatur soal pengisian penjabat ini sesuai seperti putusan MK.

Adapun Kemendagri seharusnya memberikan tiga nama calon kepada Presiden. Nantinya, Presiden Joko Widodo yang akan memilih penjabat gubernur. Berbeda untuk penjabat bupati dan wali kota, yang akan dipilih Kemendagri secara langsung setelah menerima usulan dari gubernur.?

Hingga kini, Kemendagri belum juga belum membuka ke publik nama-nama calon penjabat. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan, menyatakan proses seleksi calon penjabat sudah pada tahap review akhir. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA/ Reno Esnir

Wacana Terdakwa tidak Gunakan Atribut Keagamaan Saat Persidangan Diminta Segera Direalisasikan

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:36 WIB
Penggunaan atribut keagamaan itu dipandang sebagai upaya terdakwa terlihat sudah insaf dari pelanggaran hukum yang dia lakukan serta...
MI/SUMARYANTO

Jadi Tersangka, Lin Che Wei Pernah Menjabat di Kemenko Perekonomian

👤 Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:35 WIB
Kejaksaan Agung mengumumkan Lin Che Wei menjadi tersangka baru kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk...
Antara/Iggoy el Fitra.

PP Muhammadiyah Sesalkan Singapura Larang Masuk Ustaz Abdul Somad

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 23:04 WIB
Karena tidak juga diizinkan masuk, akhirnya rombongan UAS pergi meninggalkan Singapura pada sore...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya