Selasa 10 Mei 2022, 15:44 WIB

KPK: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Rentan Praktik Jual-Beli

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KPK: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Rentan Praktik Jual-Beli

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Plt. Juru bicara KPK Ali Fikri

 

PELAKSANAAN Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan masa transisi dan proses pengisian penjabat kepala daerah menjadi rentan terhadap praktik-praktik korupsi.

"Proses transisi dan pengisian penjabat ini penting menjadi perhatian kita bersama, karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya praktik jual beli jabatan dalam beberapa perkara yang ditangani KPK," kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, hari ini.

Dia menyebutkan KPK mencatat sedikitnya ada 272 kepala daerah yang masa tugasnya akan berakhir dalam rentang waktu 2022-2023, menjelang Pilkada dan Pemilu 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, Pemerintah akan menunjuk penjabat (Pj.).

Selanjutnya, para penjabat tersebut akan bertugas sampai terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024. Berdasarkan data KPK sejak 2004 hingga 2021, dia mengungkapkan para pelaku korupsi kebanyakan berasal dari proses politik.

"Di antaranya 310 orang merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 gubernur, dan 148 wali kota dan bupati," tambahnya.

Baca juga: Agar Rakyat Percaya Penjabat Kepala Daerah

Biaya besar dalam proses politik juga menjadi salah satu pemicu seseorang untuk melakukan korupsi agar memperoleh penghasilan tambahan guna menutup pembiayaan proses demokrasi tersebut, katanya.

"Penghasilan tambahan ini tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan, salah satunya korupsi," katanya.

Oleh karena itu, kata Ali, KPK fokus mencegah korupsi di sektor politik, salah satunya melalui program Politik Cerdas Berintegritas.

Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis untuk mengusung pasangan calon dalam menghasilkan wakil rakyat, presiden, wakil presiden, dan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Politik Cerdas Berintegritas akan mendorong para pimpinan dan pengurus partai politik, baik di pusat maupun daerah, untuk menjadi benteng bagi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya.

"Tentu keberhasilan program ini sebagai upaya identifikasi dan mitigasi agar pencegahan korupsi dapat berjalan secara efektif. Sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran partai politik, dan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi proses politik tersebut," ujarnya.

Dengan demikian, penjabat maupun kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki integritas mumpuni untuk menduduki suatu jabatan dengan amanah demi kesejahteraan masyarakat.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara/ HO

KPU Dorong Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Parlemen

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 22 Mei 2022, 18:38 WIB
UU Pemilu berbicara soal afirmatif karena UU memiliki filosofi keadilan gender dalam lembaga...
Antara

Mampu Rangkul Semua Golongan, Erick Thohir Dinilai Dibutuhkan Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 22 Mei 2022, 17:56 WIB
Ongky juga memuji kebiasaan Erick Thohir yang kerap menyambangi berbagai elemen...
Antara

PKS: Kasus Abdul Somad Bisa Jadi Pesanan Pihak Luar

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Minggu 22 Mei 2022, 16:05 WIB
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai ada agenda tersembunyi di balik penolakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya