Berita Terbaru Penyiaran Hari Ini

Johnny Minta Layanan Telekomunikasi-Pos-Media-Penyiaran Dioptimalkan Selama PPKM Darurat

Imbauan itu tertuangan dalam Surat Nomor: 475/M.KOMINFO/UM.01.01/07/2021

Pemenang Seleksi Multipleksing Diminta Siapkan Slot 50 Persen LPS

Slot multipeksing berbasis teknologi berstandar Standard Definition (SD) tersebut disiapkan sebagai infrastruktur bagi penyelenggara penyiaran atau konten yang berasal dari luar grup  perusahaan

KPID Jateng Kunjungi Metro TV Bahas Industri Media ke Depan

Kunjungan yang dilakukan di Meeting Room gedung Metro TV ini membahas sejumlah poin penting antara lain tentang teknis perkembanhan industri media masa mendatang.

Jokowi Ingatkan Tantangan Lembaga Penyiaran di Masa Pandemi

Presiden mengingatkan tuntutan tinggi terhadap lembaga penyiaran di Indonesia untuk memenuhi keterbukaan dan kecepatan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Jokowi: Keterbukaan Informasi Faktor Kesuksesan Penanganan Pandemi

Presiden juga mengingatkan tuntutan tinggi terhadap lembaga penyiaran di Indonesia, untuk memenuhi keterbukaan dan kecepatan informasi publik.

Industri Penyiaran Dinilai Bisa Perkuat Ekonomi Nasional

Industri penyiaran memiliki efek pengganda pada sektor lain. Berbagai program yang dikeluarkan media penyiaran juga memengaruhi pola dan preferensi konsumsi masyarakat.

PP Postelsiar Diharapkan Perkuat Industri ICT Tanah Air

Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin berharap terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar bisa membawa angin perubahan bagi industri ICT.

PP Postelsiar, Kemenkominfo Perintahkan Operator Kelola Trafik OTT

Kewenangan untuk membuat aturan teknis PP Postelsiar berada di Kemenkominfo termasuk mengatur mekanisme kerja sama antara penyelenggara OTT dengan penyelenggara telekomunikasi.

PP Postelsiar Bisa Jadi Fondasi Wujudkan Kedaulatan Digital

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I TB Hasanuddin. Ia mendukung pesan tegas Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kedaulatan digital di Indonesia.

PP Postelsiar Bisa Datangkan Investasi

Dia mengatakan aturan dalam pasal itu akan membuat penyedia layanan Over The Top (OTT) nyaman dan berinvestasi besar di dalam negeri.

PP Postelsiar Atur Kerja Sama OTT dan Operator Telekomunikasi

PP No 46 tahun 2021 tentang Postelsiar Pasal 15 sudah bagus karena mengatur kerja sama antara penyelenggara layanan over the top (OTT) dan operator telekomunikasi di Indonesia.

Beri Manfaat Besar, Peraturan Pemerintah Postelsiar Menuai Pujian

Dr. Ir. Agung Harsoyo. M.Sc, memberikan apresiasi pad pemerintah yang sudah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Banyak Konten Negatif, KPI Dukung Kemenkominfo Blokir OTT Asing

Saat ini KPI belum dapat bertindak banyak dalam menekan dan mengawasi konten yang tersedia di platform digital. Ini disebabkan regulasi yang belum memungkinkan.

Over-The-Top (OTT) Lokal Vidio Dukung RPP Postelsiar

Diharapkan dengan kerja sama tersebut akan membuat ekonomi digital Indonesia tumbuh dan memberikan equal playing field antara OTT asing dengan OTT lokal.

Sejumlah Over-The-Top Global Masih Tolak Kerja Sama dengan Lokal

Perkuat ekosistem digital di Indonesia, RPP Postelsiar mengatur  kewajiban kerja sama  over the top (OTT) global dengan dengan penyelenggara lokal.

Kerja Sama OTT Asing dan Perusahaan Lokal Dorong Ekonomi Nasional 

Pemerintah yang telah memasukkan kewajiban kerja sama antara over the top (OTT) asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia sudah tepat

RPP Postelsiar Akomodasi Stakeholder Pos dan Telekomunikasi

RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) mewajibkan pelaku usaha asing atau over the top (OTT) global kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lokal.

Pembawa Acara TV dan Radio Legendaris Larry King Tutup Usia

lKing telah berjuang melawan covid-19 selama berminggu-minggu dan telah menderita beberapa masalah kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

MK Tolak Judicial Review UU Penyiaran, MNC Group : Kami Hormati

Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan RCTI dan iNews TV sebagai pemohon.

MK Tegaskan Siaran di Medsos Tidak Mengacu UU Penyiaran

Mahkamah Konstitusi menilai media lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran bukanlah internet.

Pembelajaran Berbasis Inkuiri

Guru Besar dan Olahraga Berdampak: Dari Riset Strategis dan Sinergi Akademik di Era Transformasi Pendidikan

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting