PP Postelsiar Bisa Jadi Fondasi Wujudkan Kedaulatan Digital

ANGGOTA Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar) bisa menjadi fondasi dalam upaya mewujudkan kedaulatan digital di Indonesia.

Melalui regulasi yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja itu, perusahaan yang beroperasi di layanan over the top akan dipaksa untuk berinvestasi di Tanah Air.

Mereka juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan korporasi-korporasi nasional terutama dalam hal perpajakan.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I TB Hasanuddin. Ia mendukung pesan tegas Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya kedaulatan digital di Indonesia.

Selama ini, perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di layanan over the top seperti YouTube, Facebook dan Twitter, dinilai telah mengeruk banyak keuntungan dari Indonesia. Namun, sebaliknya, mereka tidak memberikan kontribusi besar bagi negara.

"Perusahaan mereka terdaftar dan bayar pajak di negara lain tapi beroperasi lintas negara. Mereka bisa jual konten iklan digital ke negara manapun. Buat Indonesia ini tidak adil karena mereka jualan konten digital di sini tapi tidak bayar pajak ke kita," ujar TB Hasanuddin.

Ia pun meyakini, dengan terbitnya PP Postelsiar, situasi tersebut bisa berubah hingga akhirnya kedaulatan digital.bisa terwujud. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi