Berita Terbaru Penundaan Hari Ini

Terima Salinan Putusan PN Jakpus, KPU Segera Ajukan Banding

Putusan yang dinilai penuh kontroversi itu ditanggapi segera oleh KPU dengan mempersiapkan langkah banding.

Segala Cara Menunda Pemilu

Dalam berbagai diskusi, Partai Prima maupun pihak PN Jakarta Pusat mengatakan putusan ini tidak menunda pemilu

KPU Segera Ajukan Banding Vonis Penundaan Pemilu

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan akan segera mengajukan banding terkait vonis Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat soal penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

MA Diminta Bersikap atas Putusan Penundaan Pemilu Hakim PN Jakarta Pusat

MA harus memberikan peringatan kepada PN Jakpus. Pasalnya, PN Jakpus tidak memiliki kewenangan menangani perkara sengketa pemilu, termasuk hasil proses verifikasi faktual parpol.

Hidden Agenda di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024

BUKAN Indonesia kalau enggak membuat kejutan-kejutan yang menyita perhatian publik. Simak saja dalam sepekan terakhir ini publik dihebohkan dengan beragam kejutan.

Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu Dinilai Menyesatkan

PUTUSAN Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst atas penundaan Pemilu memiliki dampak yang luas dan berakibat pada pelaksanaan pemilu yang telah ditetapkan KPU.

Putusan PN Jakarta Pusat Salah Kamar, Tidak Perlu Dieksekusi

Menkopolhukam juga menduga ada pihak yang bermain di balik putusan itu kemudian menggunakan kekuatan yudikatif melalui pengadilan untuk menunda pelaksaan pemilu 2024.

Putusan PN Jakpus terkait Penundaan Pemilu Batal Demi Hukum

Feri menjelaskan, Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan khusus terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum melalui Peraturan MA (Perma) Nomor 2/2019.

Jumhur Hidayat Ingatkan Pemilu Ditunda People Power Pasti Bergerak

 ADA kemungkinan putusan PN Jakarta Pusat itu berada dalam satu orkestra dengan pihak-pihak petinggi negara dan pemerintahan yang menginginkan penundaan pemilu. Ini dijadikan test the water

MPR ingatkan Pemilu tiap Lima Tahun Harus Berjalan Baik

Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun menjadi bernilai penting sebagai arah baru bagi kemajuan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terlalu Memaksakan Diri

Melihat kesalahan tersebut sullit rasanya tidak menaruh kecurigaan adanya suatu gerakan yang sistematis untuk merusak dan menganggu proses pemilu.

MA: Hakim Tidak Bisa Disalahkan, Silahkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan

Suharto mengatakan bahwa masih ada kemungkinan pihak-pihak yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga Ia meminta seluruh pihak menunggu prosesnya.

Putusan PN Jakpus Akan Munculkan Persoalan Hukum Ketatanegaraan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan hukum.

Wapres Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Terus Berlanjut

Ma'ruf menjelaskan putusan PN Jakpus ihwal Pemilu 2024 belum bersifat inkrah atau berkuatan hukum tetap.

Putusan Penundaan Pemilu, PKB Kaget tapi NasDem Optimistis

Keputusan hakim tersebut dinilianya sudah melampaui kewenangan khususnya terhadap konstitusi yang sudah mengamanatkan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Mahfud: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Sensasi Berlebihan

Mahfud menegaskan bahwa PN tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut sembari menjabarkan setidaknya ada empat alasan berdasarkan hukum.

PDIP Minta KY Investigasi Hakim terkait Putusan Penundaan Pemilu

PDIP meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan investigasi adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara tersebut.

Masih Ada Upaya Agenda Besar Penundaan Pemilu 2024

Adit pun percaya bahwa masih ada agenda besar yang dilakukan oknum untuk menunda pemilu.

Gugatannya Dikabulkan PN Jakpus, Begini Respon Partai Prima

Partai Prima bersyukur gugatan mereka terkait penetapan calon peserta Pemilu 2024 dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Putusan itu harus dihormati.

PN Jakpus tegaskan Putusan soal Pemilu belum Inkrah

Zulkifli Atjo mengatakan putusan dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) belum berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia