Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DOSEN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia Aditya Perdana menyatakan bahwa masih ada upaya yang dilakukan oknum untuk menunda Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Adit menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda Pemilu.
"Yang mengajukan (Prima) juga punya niat menunda Pemilu," papar Adit kepada Media Indonesia, Kamis (2/3).
Adit pun percaya bahwa masih ada agenda besar yang dilakukan oknum untuk menunda pemilu.
Maka, kata Adit, pemerintah harus punya sikap jangan mengambang dan membuat isu tunda pemilu semakin liar.
"Pemerintah harus bersikap, harus ambil posisi jangan kemudian diambang-ambang saja. Jangan sampai orang menduga sana-sini, pemerintah harus ambil posisilah!," tegas Adit.
Baca juga: Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Sementara itu, Founder Aset Bangsa ID Adminanda Rezki menegaskan hakim tidak memiliki sedikit sense of politic, untuk melihat bahwa bahasa penundaan pemilu ialah suatu hal yang sensitif bagi nalar demokrasi hari ini.
"Harusnya, putusan yang dihasilkan oleh PN Jakpus hanya mengikat anatara Partai Prima yang merasa dirugikan oleh KPU RI, jadi silahkan tergugat dalam hal ini yang akan terkena sanksi, namun tidaklah sistem politik kita," ungkap Rezki kepada Media Indonesia.
"Pemilu itu adalah buah dari sistem politik demokrasi yang kita anut, kalau keputusan hari ini, berdampak kepada partai lain, berdampak kepada UU lain, kekosongan masa jabatan presiden misalnya, dan sebagainya," tambahnya.
Rezki menilai ketika bahasa penundaan pemilu muncul lagi ke permukaan publik, maka harus segera dicegah sedari awal.
"Meski kita berharap tidak ada lah settingan-settingan, agenda penundaan pemilu ini, entah itu dari tangan yang tak terlihat atau dari para oligarki yang tumbuh subur akhir-akhir ini di negeri kita," tandasnya. (OL-4)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
SEORANG perempuan diduga menjadi korban penjambretan di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kejadian itu pun terekam oleh kamera seseorang dan beredar di media sosial.
SEORANG WNA Tiongkok mengambil alih mobil milik polisi saat petugas sedang menangani mobil WNA tersebut yang terlibat kecelakaan di Jakarta Pusat (Jakpus).
Pergantian nama ini menjadi komitmen perusahaan untuk merevitalisasi kawasan niaga bersejarah melalui pendekatan modern dan adaptif.
AKSI unjuk rasa tolak RUU ODOL yang berlangsung di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (2/7), berujung ditangkapnya enam orang.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved