Jumat 03 Maret 2023, 17:46 WIB

MA: Hakim Tidak Bisa Disalahkan, Silahkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan

Abie Kurniawan | Politik dan Hukum
MA: Hakim Tidak Bisa Disalahkan, Silahkan Tempuh Upaya Hukum Lanjutan

MI/ADAM DWI
Gedung Mahkamah Agung (MA)

 

JURU Bicara Mahkamah Agung (MA), Suharto angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menjatuhkan hukuman terhadap KPU dengan tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Menurutnya, hakim tidak dapat disalahkan secara kedinasan terkait putusannya. “Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya, karena putusan dianggap benar,” ungkap Suharto kepada Media Indonesia, hari ini.

Suharto mengatakan bahwa masih ada kemungkinan pihak-pihak yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi, sehingga Ia meminta seluruh pihak menunggu prosesnya.

“Putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena sangat mungkin ada pihak yang mengajukan hukum banding ke pengadilan tinggi. Maka paling bijak ya kita tunggu proses bandingnya,” tambah Suharto.

Baca juga: NasDem Minta MA Evaluasi PN Jakpus

Ia menyatakan bahwa upaya-upaya hukum yang nantinya dilakukan, dapat membatalkan putusan hakim tersebut. “Hanya saja dengan adanya upaya hukum, putusan hakim dapat dibatalkan oleh hakim tinggi,” jelas Suharto.

Suharto enggan menanggapi substansi perkara tersebut karena belum berkekuatan hukum tetap. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan guna menjaga MA agar pengadilan di bawahnya tetap independen.

“Karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka MA tidak akan menanggapi substansi perkaranya, serta berpendapat tentang ‘hukum’nya. Semua itu MA menjaga agar pengadilan di bawah MA tetap independen,” tegasnya.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA/Aditya Pradana Putra

PPATK Tegaskan Berhak Mempermasalahkan Rekening Rafael Alun

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 12:33 WIB
"Dalam konteks kewenangannya, baik PPATK sebagai penyidik maupun sebagai institusi negara mempunyai kewenangan yang salah satunya...
MI/Susanto

KPK Bagikan Cara Mengadukan Kekayaan Pejabat yang Dinilai Janggal

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 09:31 WIB
Harta yang terdata bisa dilaporkan jika dinilai janggal. Caranya dengan mengakses tombol merah bergambarkan toa speaker di sisi kanan...
ANTARA/Reno Esnir

KPK Sudah Sita Lebih dari Rp100 Miliar dari Kasus Suap Lukas Enembe

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Minggu 26 Maret 2023, 09:23 WIB
Barang yang disita berupa uang tunai, emas batangan sampai kendaraan. KPK, saat ini, tengah fokus menguatkan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya