Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebelumnya per 7 Maret, keterisian tempat tidur isolasi di 106 RS rujukan covid-19 adalah 60%. Kini turun ke angka 56%
“Semoga pelatihan ini dapat menambah wawasan, serta kompetensi para UMKM sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih produktif, inovatif dan kreatif,”
Ketidakjelasan pendanaan hingga adanya refocusing anggaran untuk covid-19 menjadi penyebab. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Bambang Kusumanto berharap pelepasan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25% di PT Delta Djakarta dapat diselesaikan di tahun ini.
Wagub DKI menegaskan terkait pelaksanaan dan implementasi pengadaan lahannya yang diduga oleh KPK terdapat penyimpangan, pihaknya masih menunggu keterangan resmi atau laporan dari KPK.
Plt Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Indra Sukmono Harrys mengungkapkan memastikan agar program DP 0 Rupiah tetap berjalan sesuai target RPJMD 2017-2022.
KPK untuk melakukan pemanggilan Ketua DPRD DKI/Ketua Banggar Prasetio Edi Marsudi untuk dimintai keterangan terkait program rumah DP Rp0.
Sekolah harus memastikan sarana dan prasarana dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan.
Untuk dugaan korupsi penyediaan tanah, akan ditanyakan peruntukan tanahnya seperti apa. Karena saat ini posisinya, tanah tersebut tidak jadi untuk dibeli.
Akselerasi pencapaian target Jakpreneur dilakukan dengan cara memberdayakan para pendamping di setiap kecamatan maupun pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Pemprov DKI Jakarta akan memberikan kesempatan kepada beberapa jenis tempat wisata dan hiburan untuk buka kembali, di antaranya tempat karaoke.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan terus menambah jumlah jalur sepeda di Jakarta. Tahun 2019 lalu, Pemprov DKI menyediakan 63 km jalur sepeda.
Dalam penindakan disiplin penggunaan masker tersebut 21 pelanggar prokes diberi sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum dan 1 orang memilih untuk membayar administrasi.
BST di Jakarta memang terbagi dua yakni yang diberikan oleh Pemprov DKI berasal dari APBD DKI dan diberikan oleh PT Pos Indonesia yang berasal dari APBN.
Salah satu masalah yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk penanganannya yakni persoalan banjir yang telah menjadi masalah laten di ibu kota.
"Orang bilang sudah mulai mesra, ya terserah, saya sambut gembira kemesraan itu,"
Layanan ini akan mulai berlaku pada Tahun Ajaran Baru 2021/2022 mendatang bagi anak usia 5 sampai dengan 6 tahun.
"Pengusaha harus mengirimkan permohonan izin pembukaan beserta persyaratannya," kata Bambang saat dihubungi, Jumat (12/3).
Sudah terdapat lima fraksi yang mendukung pelepasan saham bir ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong seluruh pekerja formal maupun informal untuk bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved