Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan kenaikan batas gaji maksimal penerima rumah down payment (DP) Rp0 bukan karena program tersebut tidak laku. Justru, minat target penerima awal tetap tinggi.
"Tidak benar soal pengaruhnya pada penjualan karena untuk penjualan hunian DP Rp0 untuk unit 36m2, unit yang sudah terjual adalah 95%," kata Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Sarjoko dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3).
Sisa unit yang belum terjual adalah unit dengan ukuran studio. Sarjoko juga yakin kenaikan tersebut tidak berpengaruh pada penjualan karena target penerima makin luas.
Baca juga: Pemprov DKI Siap Dipanggil KPK Terkait Kasus Pengadaan Lahan
"Mengingat, mereka yang berpenghasilan Rp14,8 juta merupakan pekerja yang juga membutuhkan hunian di DKI Jakarta," kata dia.
Ia juga mengungkapkan mayoritas peminat rumah DP Rp0 adalah warga berpenghasilan Rp7 juta, sesuai dengan target awal.
Pihaknya kini tengah menyiapkan mekanisme agar kelompok dengan penghasilan rendah dapat memenuhi ketentuan perbankan dengan sistem cicilan yang tetap ringan dan terjangkau.
"Kelompok yang sementara masih belum sesuai dengan ketentuan perbankan, kami utamakan untuk mendapatkan rusunawa sambil menata kondisi keuangan mereka," terang dia.
Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan 882 unit hunian dengan down payment (DP) Rp0. Ratusan unit telah terjual di sejumlah lokasi.
"Sebanyak 681 unit laku terjual. Jumlah tersebut data per 5 Maret 2021," kata Sarjoko, saat dikonfirmasi, Minggu (14/3).
Hunian vertikal itu terjual 599 unit di Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kemudian, di Perum Perumnas di Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, terjual 38 unit. Sisanya, terjual 44 unit di Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat. (OL-1)
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Kita harus memastikan rumah yang dibangun aman dan berkelanjutan.
Backlog kepemilikan rumah mencapai 9,87 juta unit. Beberapa sumber lain bahkan menyebutkan angka hingga 10,9 juta atau 15 juta unit,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved