Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo siap mengkaji unsur pidana kasus dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Denny Indrayana.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tetap bersikeras sistem pemilih harus dijalankan proporsional tertutup atau sistem coblos partai.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana ilegal untuk kampanye Pemilu 2024.
Kedua pasal tersebut, lanjut dia, mengamanatkan adanya persamaan kedudukan dan perlakuan bagi setiap warga negara Indonesia di mata hukum
Pilihan soal sistem pemilu adalah pilihan/kesepakatan pembentuk undang-undang yang seharusnya didiskusikan dalam kerangka revisi UU Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum tengah menjadi sorotan lantaran sejumlah aturannya yang dinilai inkonstitusional.
Menkopolhukam Mahfud MD membatah isu bocornya putusan MK terkait sistem pemilu.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono membantah dugaan kebocoran informasi putusan perkara terkait gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada UU Pemilu.
ICW) mencatat ada tiga permasalahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2023. Beleid itu bahkan dinilai bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengamat Politik Ujang Komarudin mengatakan membaiknya performa Timnas Indonesia turut mendongkrak elektoral Erick Thohir.
Bambang menjelaskan, Polri seharusnya menyajikan barang bukti para pelanggar hukum, bukan membuat narasi yang berlandaskan asumsi atau dugaan
"Dalam rakernis Bareskrim memberikan warning ke jajaran untuk lakukan antisipasi," kata Jayadi
SBY buka suara ihwal isu MK bakal memutuskan menerapkan sistem proporsional tertutup atau coblos partai dalam Pemilu 2024.
Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies) enggan memusingkan sosok calon wakil presiden Anies Baswedan. Mereka hanya ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin Indonesia.
Sebelum maju menjadi Bacaleg, Adam Betan dikenal sebagai wartawan Afb Tv di NTT dan sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Beberapa kasus besar korupsi jadi sorotannya.
Menurutnya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi berkorelasi signifikan dengan penilaian atas kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi.
Pengamat menilai ada potensi masalah dari proses pembangunan saat ini.
NasDem akan segera menyiapkan RKDK sesuai permintaan dari KPU.
Bila Presiden Jokowi terus menerus dinilai tidak netral, BEM UI kemungkinan akan menggelar aksi.
Koalisi Kawal Pemilu menilai PKPU pencalonan anggota legislatif melanggar putusan MK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved