Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
TINGKAT kepuasan di kalangan pemilih kritis pada kinerja Presiden Joko Widodo meningkat dan mencapai 79,7%.
Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Evaluasi Kinerja Presiden dan Pilihan Capres 2024 di Pemilih Kritis” yang dilakukan melalui telepon pada 23-24 Mei 2023.
"Sementara yang kurang atau tidak puas 18,1%, dan ada 2,2% yang tidak berpendapat," ujar Direktur Riset SMRC, Deni Irvani lewat keteranga yang diterima, Minggu (28/5)
Baca juga: Denny JA: Istilah Petugas Turunkan Elektabilitas Ganjar Pranowo
Deni menjelaskan, kenaikan tingkat kepuasan ini konsisten dengan naiknya penilaian positif atas kinerja pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi.
Survei SMRC pada Maret 2023 menemukan 61% publik puas atau sangat puas pada kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi. Hanya 35% yang menyatakan tidak puas, dan 4% yang tidak tahu. Tingkat kepuasan publik ini naik dari 51% pada September 2020 menjadi 61% pada survei Maret 2023.
Baca juga: NasDem Masuk 5 Besar Partai dengan Elektabilitas Tertinggi
Menurutnya, kepuasan terhadap Presiden Jokowi berkorelasi signifikan dengan penilaian atas kinerja pemerintah menangani pemulihan ekonomi. Semakin positif penilaian atas kinerja pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi, jelas Deni, kian tinggi pula tingkat kepuasan warga terhadap Jokowi, begitupun sebaliknya.
Deni menjelaskan bahwa pemilih kritis adalah yang memiliki akses ke sumber-sumber informasi sosial-politik secara lebih baik karena mereka memiliki telepon genggang. Sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita sosial-politik.
Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%.
Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD sampel sebanyak 915 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Margin of error survei diperkirakan ±3.3% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (H-3)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
Sejak berhasil mendapatkan pendanaan Seri A tahun 2022 lalu, Populix mengaku berupaya memperluas akses masyarakat terhadap riset.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dinyatakan terbaik karena dianggap berhasil menurunkan ongkos naik haji.
Kemenangan tersebut merupakan kemenangan bersama. termasuk dua paslon lain yang terlibat pada kontestasi Pilkada Serentak 2024.
PASANGAN M Toha-Rohman mengalami peningkatan elektabilitas di Pilkada Musi Banyuasin berdasarkan survei FIXPOLL Indonesia.
KE manakah 'berlabuh' suara pendukung Anies Baswedan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta? Kiranya jawabannya bukan 'golput' atau tidak menggunakan hak pilih.
Digitalisasi tersebut, menurut Hanta, yang dapat menjadi salah satu penyebab mengapa Persepi tidak mampu memeriksa maupun memverifikasi dua set data yang diberikan oleh Poltracking.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved