Berita Terbaru Pemerintahan Hari Ini

Menteri ATR/BPN Sebut Banyak Mafia Tanah, Polri: Kami Koordinasi

Sebelumnya, Sofyan Djalil menyebut adanya praktik mafia tanah di lingkaran Kementerian ATR/BPN. Sejauh ini, Polri sudah membentuk satgas untuk memberantas kasus mafia tanah.

Soal Sanksi WADA, KOI dan Pemerintah Cari Solusi Terbaik

Dari ancaman sanksi WADA, yang menjadi sorotan penting ialah Indonesia dilarang menjadi tuan rumah turnamen olahraga regional, kontinental, hingga kejuaraan dunia. 

Pembentukan Tim Seleksi Penyelenggara Pemilu Harus Transparan

Kapabilitas dan kredibilitas penyelenggara pemilu sangat ditentukan tim seleksi, yang akan melakukan proses rekrutmen. Apalagi, pemilu 2024 memiliki kompleksitas yang tinggi.

Kesehatan Warga RI Membaik, Pemerintah Buka Pintu Turis Asing

Namun, pemerintah masih mematangkan penerapan protokol kesehatan, termasuk masa karantina, agar tidak menimbulkan klaster baru covid-19.

Yasonna: RUU HPP Bagian dari Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan disebut mendapatkan momentum di tengah krisis akibat pandemi covid-19. Adapun RUU HPP disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR.

Istana: Sekarang, Penetapan Calon Panglima TNI Lebih Kompleks

Sebab, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal. Khususnya, terkait upaya penangangan dan pemulihan dari dampak pandemi covid-19.

Pemerintah Berharap DPR Setujui Revisi UU KUP di Akhir Masa Sidang

Perubahan dari UU KUP diharapkan memberikan ruang lebih kepada pelaku usaha. Apalagi, pemerintah menggulirkan berbagai insentif di masa pandemi covid-19.

Tax Amnesty Bawa Sentimen Positif pada Nilai Tukar Rupiah

Adapun tax amnesty tahap kedua merupakan lanjutan dari tax amnesty tahap pertama, yang pelaksanaanya masih disambut positif kalangan pengusaha.

Tes CPNS DKI Resmi Dibuka, Sekda: Jangan Mudah Terbujuk Calo

Sekda DKI memastikan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS berlangsung ketat dan tidak dipungut biaya. Peserta juga diminta untuk disiplin protokol kesehatan.

KPU Diminta Akomodatif Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Untuk mendapatkan waktu yang tepat, penyelenggaraan pemilu harus menyerap masukan dari kalangan pemerintah, DPR dan masyarakat.

Fumio Kishida Bakal Jadi PM Jepang Berikutnya

Kishida akan menggantikan posisi Yoshihide Suga, setelah dirinya memenangkan pemilihan internal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.

Indeks Efektifitas Pemerintah Naik, Moeldoko: Reformasi Birokrasi Terus Dijalankan

Parameternya yaitu kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

NU: Hentikan Politisasi Isu Pandemi Covid-19

Putusan persidangan NU juga meminta pemerintah melakukan kebijakan PEN secara tepat guna dan sasaran. KPK juga perlu mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Wapres: Data Statistik Berkualitas Penting Bagi Pembangunan Nasional

Melalui data statistik yang berkualitas, Ma'ruf menilai implementasi kebijakan pemerintah dapat dilakukan secara akurat dan tepat sasaran.

Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun

Padahal sebelum pandemi covid-19, sudah ada gejala erosi demokrasi. Namun, kini warga terbelah dalam menilai pelaksanaan demokrasi di Tanah Air.

PBB Peringatkan Ancaman Perang Saudara di Myanmar

Pasalnya, aksi pemberontakan terhadap junta militer semakin meluas. Myanmar jatuh dalam krisis sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan militer.

Perhatian, Ini Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada 2022

Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama pada 2022 menjadi pedoman bagi masyarakat, sektor ekonomi, sektor swasta dan sektor pemerintahan dalam beraktivitas.

Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan Polri untuk memperjuang hak masyarakat dan menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.

Jokowi Serahkan 124 Ribu Sertifikat Tanah kepada Masyarakat

Kepala Negara mengungkapkan keberhasilan redistribusi tanah merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak. Mulai dari masyarakat sipil, organisasi hingga pemerintah.

Menkeu: Negara Mencairkan Harta Obligor Senilai Rp109,5 Miliar

Sebelumnya, pemerintah berhasil menyita harta Kaharudin Ongko, salah satu obligor BLBI, dengan total nilai mencapai Rp109,50 miliar.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia