Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGARAN pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, baik perlindungan sosial maupun pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, diketahui lebih dari Rp500 triliun.
Jumlah tersebut belum mencakup anggaran yang bersumber dari APBD tingkat provinsi dan kabupaten. “Dengan jumlah anggaran yang relatif besar, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangan pers, Rabu (13/10).
Oleh karena itu, tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat menyasar rumah tangga miskin di wilayah prioritas. Ma’ruf pun meminta agar konvergensi program harus dilakukan dengan cepat.
Baca juga: UNDP: Sebelum Pandemi, RI Alami Kemajuan dalam Pengentasan Kemiskinan
“Konvergensi untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, hingga pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau fokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” jelas Ma'ruf.
Pada kesempatan itu, Wapres menginstruksikan kepada Pemprov Maluku dan lima pemerintah kabupaten prioritas untuk berkoordinasi. Mulai dari aspek pemutakhiran data rumah tangga miskin ekstrem, hingga memastikan program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Bantuan Bagi Anak Yatim Piatu Korban Covid-19
“Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan program yang sudah ada. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan daerah. Penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, di samping juga dari pihak swasta,” imbuhnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas pemerintah dengan target 0% pada 2024. Pada tahun ini, sudah ditetapkan 35 kabupaten/kota prioritas di 7 provinsi. Seperti, Maluku dengan lima kabupaten prioritas, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Timur.
Pemilihan lima kabupaten prioritas di Maluku, serta 35 kabupaten prioritas secara nasional pada tahun ini bukan hanya mengacu pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, namun juga mengkombinasikan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved