Rabu 13 Oktober 2021, 15:58 WIB

Wapres: Penanggulangan Kemiskinan bukan Hanya Soal Anggaran

Emir Chairullah | Humaniora
Wapres: Penanggulangan Kemiskinan bukan Hanya Soal Anggaran

Antara
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

ANGGARAN pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, baik perlindungan sosial maupun pemberdayaan kelompok miskin ekstrem, diketahui lebih dari Rp500 triliun. 

Jumlah tersebut belum mencakup anggaran yang bersumber dari APBD tingkat provinsi dan kabupaten. “Dengan jumlah anggaran yang relatif besar, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrem bukan soal anggaran,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangan pers, Rabu (13/10).

Oleh karena itu, tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat menyasar rumah tangga miskin di wilayah prioritas. Ma’ruf pun meminta agar konvergensi program harus dilakukan dengan cepat. 

Baca juga: UNDP: Sebelum Pandemi, RI Alami Kemajuan dalam Pengentasan Kemiskinan

“Konvergensi untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, hingga pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau fokus yang sama. Baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak,” jelas Ma'ruf.

Pada kesempatan itu, Wapres menginstruksikan kepada Pemprov Maluku dan lima pemerintah kabupaten prioritas untuk berkoordinasi. Mulai dari aspek pemutakhiran data rumah tangga miskin ekstrem, hingga memastikan program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Bantuan Bagi Anak Yatim Piatu Korban Covid-19

“Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan program yang sudah ada. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan daerah. Penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, di samping juga dari pihak swasta,” imbuhnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas pemerintah dengan target 0% pada 2024. Pada tahun ini, sudah ditetapkan 35 kabupaten/kota prioritas di 7 provinsi. Seperti, Maluku dengan lima kabupaten prioritas, yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Seram Bagian Timur. 

Pemilihan lima kabupaten prioritas di Maluku, serta 35 kabupaten prioritas secara nasional pada tahun ini bukan hanya mengacu pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrem, namun juga mengkombinasikan jumlah masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.(OL-11)
 

 

 

Baca Juga

AFP

Pembukaan Ibadah Umrah Tunggu Hasil Diskusi Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia

👤Widhoroso 🕔Kamis 28 Oktober 2021, 00:19 WIB
PEMERINTAH Arab Saudi dan Indonesia masih melakukan diskusi intensif terkait pelaksanaan ibadah umrah. Hal tersebut membuat hingga kini...
MI/Ramdani

Pemerintah Harus Awasi Ketat Kepatuhan Penurunan Biaya PCR

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 22:10 WIB
Pasalnya, ada oknum atau provider penyedia lab tes PCR yang curang dengan menetapkan harga PCR di atas...
MI/Panca Syurkani

Sudirman Said: Langkah Presiden Tekan Harga Tes PCR Harus Diapresiasi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 27 Oktober 2021, 20:45 WIB
Kendati biayanya sudah turun, kualitas tes PCR harus tetap...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghadang Ganasnya Raksa

Indonesia masih menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal merkuri, terutama dari Tiongkok dan Taiwan. Jangan sampai peristiwa Minamata pada 1956 di Jepang terjadi di sini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya