Ribuan Pengunjuk Rasa Pro-Militer Berkumpul di Pusat Sudan

RIBUAN pengunjuk rasa pro-militer berunjuk rasa di wilayah Khartoum pada Sabtu waktu setempat. Mereka bersumpah tidak akan pergi meninggalkan lokasi unjuk rasa sampai pemerintah dibubarkan.

Aksi protes muncul ketika politik Sudan terguncang perpecahan di antara sejumlah faksi, yang mengarahkan transisi dari dua dekade kediktatoran di bawah Presiden Omar al-Bashir. Dia digulingkan pasukan militer pada April 2019, setelah aksi protes berminggu-minggu.

Diketahui, gerakan unjuk rasa diorganisir oleh faksi Forces for Freedom and Change (FFC), aliansi sipil yang mempelopori protes anti-Bashir. "Kami membutuhkan pemerintahan militer. Pemerintah saat ini gagal memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kami," kata Abboud Ahmed, seorang pengunjuk rasa berusia 50 tahun.

Baca juga: AS Sambut Keputusan Sudan Kirim Mantan Diktator Bahsir ke ICC

Pada Sabtu malam, para demonstran mendirikan tenda di luar Istana Kepresidenan. Mereka menuntut pembubaran pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang merupakan mantan ekonom PBB.

Pendukung pemerintah menuding bahwa aksi protes didalangi oleh simpatisan rezim Bashir, yang didominasi kalangan Islamis dan militer. "Kami berbaris dalam aksi protes damai dan kami menginginkan pemerintahan militer," tutur seorang ibu rumah tangga, Enaam Mohamed.

Baca juga: Keturunan Yahudi Sudan Berharap Dapat Terhubung dengan Israel

Di luar Istana Kepresidenan, para pengunjuk rasa komba meneriakkan, "Kami akan tetap di tempat kami berada. Kami ingin pemerintahan ini dibubarkan." Sebelumnya, Hamdok memperingatkan bahwa transisi pemerintahan SUdan menghadapi krisis terburuk dan paling berbahaya.

Faksi arus utama FFC menyatakan bahwa krisis saat ini tidak terkait dengan ada tidaknya pembubaran pemerintah. "Itu direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggulingkan kekuatan revolusioner. Membuka jalan bagi kembalinya sisa-sisa rezim sebelumnya," bunyi pandangan FCC.

Dukungan untuk pemerintah transisi menurun dalam beberapa bulan terakhir. Negara itu menghadapi reformasi ekonomi yang keras. Inflasi telah meroket mencapai 422% pada Juli lalu, sebelum akhirnya mereda pada Agustus dan September.(AFP/OL-11)