Headline
Faktor penyebab anak mengakhiri hidup bukan tunggal.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI) menyesalkan ancaman sanksi Badan Anti-Doping Dunia (WADA), yang menyatakan Indonesia tidak memenuhi prosedur standar anti-doping.
Menanggapi pernyataan WADA, Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari menyebut pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah. Tujuannya, mencari solusi terbaik agar hak Indonesia di olahraga internasional dapat terlindungi.
“NOC Indonesia menyesalkan kejadian ini. Meski ini bukan ranah kerja NOC, kami turut prihatin karena dampak yang ditimbulkan memengaruhi peran Indonesia di olahraga Internasional," ujar Okto, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jumat (8/10).
Baca juga: Ada Sanksi WADA, 3 Turnamen Bulu Tangkis di RI Tetap Berjalan
Diketahui, WADA menyebut Korea Utara dan Indonesia dianggap tidak patuh dalam mengimplementasikan program uji doping yang efektif. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan hak di olahraga internasional, hingga status Indonesia dipulihkan kembali.
Yang menjadi sorotan penting adalah Indonesia dilarang menjadi tuan rumah untuk turnamens olahraga regional, kontinental, hingga kejuaraan dunia. Selain itu, Indonesia juga terancam tidak bisa tampil dengan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di ajang Internasional.
“Ini menjadi pelajaran bersama. Ketika kita ingin berprestasi di level dunia, sudah sepatutnya kita mengikuti aturan Internasional. Olahraga punya otoritas tertinggi, yakni Komite Olimpiade Internasional (IOC), yang memiliki bidang khusus seperti WADA,” pungkas Otto.
Baca juga: Dianggap tidak Patuh oleh Badan Antidoping Dunia, Indonesia tidak Bisa Gelar Laga Internasional
Dalam waktu dekat, beberapa federasi olahraga nasional akan mengadakan kejuaraan level internasional di Indonesia. Seperti, PP PBSI yang akan menggelar Indonesia Masters (16-21 November), Indonesia Open (23-28 November) dan BWF World Tour Finals 2021 (1-5 Desember).
Agenda padat multi event Internasional juga menanti Indonesia pada 2022, yakni Asian Indoor & Martial Art Games (10-20 Maret), SEA Games (Mei), Islamic Solidarity Games (9-18 Agustus), Asian Games (10-25 September), hingga Asian Youth Games (20-28 Desember).(KOI/OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Anggota Komite Eksekutif KOI dituding menekan salah satu atlet kickboxing Indonesia.
Saat ini, pengurus sepak takraw sudah ditetapkan, yaitu Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) periode 2025-2029 yang dipimpin Ketua Umum Surianto.
KOMITE Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengakui telah menyepakati secara bersamaan soal target SEA Games 2025.
KOI menyampaikan secara terbuka dan diplomatis penjelasan mengenai situasi yang terjadi di Indonesia.
KOI memahami bahwa keputusan terkait penolakan visa terhadap atlet Israel membawa konsekuensi tersendiri dalam hubungan dengan IOC.
KOI menegaskan adanya konsekuensi tegas bagi atlet bulu tangkis yang terbukti terlibat dalam praktik pengaturan skor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved