Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTANA Kepresidenan mengakui bahwa proses penetapan calon Panglima TNI pada periode saat ini jauh lebih kompleks dari sebelumnya.
Sebab, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal. Khususnya, terkait upaya penangangan dan pemulihan dari dampak pandemi covid-19.
"Semuanya masih berproses. Kita sedang fokus ke agenda nasional (untuk) bangkit dari pandemi," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini kepada Media Indonesia, Kamis (7/10).
Baca juga: KSAL Siap Jalankan Amanah jika Ditunjuk Jadi Panglima TNI
Menurut dia, Kepala Negara menginginkan sosok Panglima TNI yang mampu menjawab segala tantangan bangsa. Serta, dapat menghadapi berbagai potensi ancaman di masa mendatang.
"Kriteria untuk menjawab semua tantangan itu penting. Ini yang sebelumnya tidak ada, tidak kita hadapi sebelumnya," jelas Faldo.
Baca juga: Puan: DPR Lakukan Tugas Konstitusional Secara Efektif Saat PPKM
Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa ketika Presiden sudah resmi menetapkan pilihan, Istana segera menyampaikan putusan tersebut kepada publik. "Kalau sudah tampak tanda-tanda, pasti langsung diumumkan. Tidak mungkin diam-diam," imbuhnya.
Diketahui, DPR RI dijadwalkan memasuki masa reses mulai 8 Oktober hingga 7 November mendatang. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan pensiun pada 1 Desember 2021.
Apabila surat Presiden diserahkan setelah masa reses, DPR masih memiliki tiga pekan untuk melakukan uji kelayakan calon Panglima TNI. "Kita tunggu saja," pungkas Faldo.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved