Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
ISTANA Kepresidenan mengakui bahwa proses penetapan calon Panglima TNI pada periode saat ini jauh lebih kompleks dari sebelumnya.
Sebab, pemerintah harus mempertimbangkan banyak hal. Khususnya, terkait upaya penangangan dan pemulihan dari dampak pandemi covid-19.
"Semuanya masih berproses. Kita sedang fokus ke agenda nasional (untuk) bangkit dari pandemi," ujar Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini kepada Media Indonesia, Kamis (7/10).
Baca juga: KSAL Siap Jalankan Amanah jika Ditunjuk Jadi Panglima TNI
Menurut dia, Kepala Negara menginginkan sosok Panglima TNI yang mampu menjawab segala tantangan bangsa. Serta, dapat menghadapi berbagai potensi ancaman di masa mendatang.
"Kriteria untuk menjawab semua tantangan itu penting. Ini yang sebelumnya tidak ada, tidak kita hadapi sebelumnya," jelas Faldo.
Baca juga: Puan: DPR Lakukan Tugas Konstitusional Secara Efektif Saat PPKM
Lebih lanjut, pihaknya memastikan bahwa ketika Presiden sudah resmi menetapkan pilihan, Istana segera menyampaikan putusan tersebut kepada publik. "Kalau sudah tampak tanda-tanda, pasti langsung diumumkan. Tidak mungkin diam-diam," imbuhnya.
Diketahui, DPR RI dijadwalkan memasuki masa reses mulai 8 Oktober hingga 7 November mendatang. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan pensiun pada 1 Desember 2021.
Apabila surat Presiden diserahkan setelah masa reses, DPR masih memiliki tiga pekan untuk melakukan uji kelayakan calon Panglima TNI. "Kita tunggu saja," pungkas Faldo.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved