Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENYOROTI kondisi kesehatan masyarakat yang semakin membaik, pemerintah mulai bersiap membuka kembali sejumlah destinasi wisata utama, seperti Bali dan Kepulauan Riau, bagi wisatawan mancanegara.
Rencana tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan. "Melihat situasi yang ada, seperti di Bali atau Kepulauan Riau, yang sudah turun level, kita minta untuk dipersiapkan," ujar Airlangga, Kamis (7/10).
Baca juga: 35 Hotel Karantina Disiapkan Jelang Pembukaan Pariwisata Bali
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas periode karantina yang harus dilalui turis asing, sebelum akhirnya bisa bebas berkeliling di wilayah Indonesia. "Dengan situasi seperti ini, akan dirapatkan dan posisinya menjadi lima hari," imbuhnya.
Namun, pemerintah masih mematangkan wacana tersebut, agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan klaster baru covid-19. "Untuk waktunya nanti menunggu koordinasi BNPB, Kemendagri dan Kemenhub," jelas Airlangga.
Baca juga: Sektor Pariwisata Rugi Rp10 Triliun, Kadin: Dorong Digital Tourism
Pembukaan kembali destinasi wisata utama juga merupakan strategi untuk memperkuat perekonomian nasional. Sejauh ini, dengan melihat sejumlah indikator, kinerja ekonomi domestikan dinyatakan semakin membaik.
Misalnya, Purchasing Managers Index (PMI) pada September 2021 kembali menunjukkan penguatan ke level 52,2. Sebelumnya pada Agustus 2021, PMI Indonesia masih berada di level 43,7. Perbaikan itu menandakan bahwa aktivitas produksi sudah mulai bergerak kencang dan masuk ke zona ekspansi.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved