Pemerintah Daerah Ujung Tombak Penyelesaian Masalah HAM

PEMERINTAH daerah merupakan ujung tombak dalam setiap penyelesaian persoalan hak asasi manusia (HAM). Mereka lebih memahami denyut nadi dan dinamika masyarakat dari kampung ke kampung, dan dari hari per hari.

Demikian diungkapkan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardhani dalam Festival HAM 2021 yang digelar secara daring dan luring, Senin (18/10).

“Kedekatan fisik dan keterikatan pemerintah daerah dengan warga menjadi faktor utama. Itu harus dimanfaatkan dengan dialog yang maksimal,” ujar Jaleswari.

Ia mengungkapkan, selama ini, pemerintah daerah telah berupaya maksimal dan berhasil menyelesaikan sejumlah kasus HAM di masyarakat. Ia mencotohkan, penyelesaian izin pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari, Semarang, dan GKJTI di Jepara, Jawa Tengah serta GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat.

Baca juga : Koruptor Rita Widyasari Pernah Didatangi Azis Sambil Membawa Penyidik KPK

“Saya merasa perlu untuk menyebarluaskan praktik-praktik baik seperti ini dengan harapan menjadi inspirasi bagi kepala daerah dan pihak-pihak lain,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaleswari juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Festival HAM 2021 merupakan agenda penting untuk mewujudkan Indonsesia yang ramah HAM. Karena itulah, KSP begitu antusias melibatkan diri dalam gelaran yang diinisiasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Komnas HAM tersebut.

“Dalam pidato peringatan hari HAM Internasional 2020, Presiden Jokowi kembali memberi apresiasi inisiatif Festival HAM, yang sejatinya adalah festival kabupaten/kota HAM sebagai upaya untuk mengarusutamakan pelaksanaan dan tanggung jawab HAM di daerah,” ucapnya.

Ia berharap kegiatan itu bisa menjadi forum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat untuk saling mendukung dan menginspirasi, bahwa di tengah pandemi negara tetap hadir melindungi dan memenuhi hak-hak warga. (OL-2)