Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay meyakini bahwa penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2022 akan diawasi lebih ketat. Sehingga, manfaat yang dirasakan masyarakat setempat menjadi lebih maksimal.
Diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, yang menggantikan UU Nomor 21 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut, ada ketentuan pembentukan lembaga bernama Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), yang bertujuan memperlancar sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi.
Baca juga: Wapres Ingin Dana Otsus Papua Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Adapun BKP3 diketuai Wakil Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. "Dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat, fokus penggunaan dan mekanisme, dana Otsus Papua menjadi lebih jelas dan akuntabel. Sehingga, kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat," ujar Theofransus dalam keterangan resmi, Senin (18/10).
Dana Otsus Papua, lanjut dia, ditujukan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, beserta seluruh kabupaten/kota di dua provinsi tersebut. Kebijakan itu berlaku selama 20 tahun, atau sampai 2041.
"Mekanisme penyaluran dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian, telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” jelas Theo.
Baca juga: Kemenhub Tingkatkan Konektivitas di Kabupaten Asmat
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran Otsus Papua menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Peningkatan anggaran diberikan dengan satu catatan penting, yakni adanya perbaikan dan penajaman skema pengalokasian, berikut penyaluran dan tata kelola dana.
Dia menjelaskan bahwa keputusan penambahan anggaran Otsus Papua diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. "Utamanya, karena memberi dampak signifikan bagi masyarakat di provinsi tersebut. Diharapkan, bila anggaran ditingkatkan, dampaknya lebih besar lagi," tutur Febrio.(OL-11)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved