Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian V Theofransus Litaay meyakini bahwa penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua 2022 akan diawasi lebih ketat. Sehingga, manfaat yang dirasakan masyarakat setempat menjadi lebih maksimal.
Diketahui, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua, yang menggantikan UU Nomor 21 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut, ada ketentuan pembentukan lembaga bernama Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3), yang bertujuan memperlancar sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi.
Baca juga: Wapres Ingin Dana Otsus Papua Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Adapun BKP3 diketuai Wakil Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. "Dengan pengawasan kelembagaan yang lebih kuat, fokus penggunaan dan mekanisme, dana Otsus Papua menjadi lebih jelas dan akuntabel. Sehingga, kesejahteraan masyarakat adat benar-benar meningkat," ujar Theofransus dalam keterangan resmi, Senin (18/10).
Dana Otsus Papua, lanjut dia, ditujukan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, beserta seluruh kabupaten/kota di dua provinsi tersebut. Kebijakan itu berlaku selama 20 tahun, atau sampai 2041.
"Mekanisme penyaluran dari pusat ke provinsi dan kabupaten/kota, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian, telah diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 2 tahun 2021,” jelas Theo.
Baca juga: Kemenhub Tingkatkan Konektivitas di Kabupaten Asmat
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap meningkatkan anggaran Otsus Papua menjadi 2,25% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Peningkatan anggaran diberikan dengan satu catatan penting, yakni adanya perbaikan dan penajaman skema pengalokasian, berikut penyaluran dan tata kelola dana.
Dia menjelaskan bahwa keputusan penambahan anggaran Otsus Papua diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. "Utamanya, karena memberi dampak signifikan bagi masyarakat di provinsi tersebut. Diharapkan, bila anggaran ditingkatkan, dampaknya lebih besar lagi," tutur Febrio.(OL-11)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved