Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PEMERINTAH menginginkan agar meningkatnya dana otonomi khusus Papua dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2% menjadi 2,25% berdampak terhadap kualitas pendidikan di dua provinsi di Papua. Menurut Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap kesejahteraan masyarakat Papua bisa meningkat dengan adanya pembangunan pendidikan yang lebih baik.
“Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP)," katanya saat melakukan pertemuan dengan para Tokoh Agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Manokwari, Papua Barat, Jumat.
Ma’ruf menyebutkan, salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain," tegasnya.
Baca juga: SMRC: 78% Rakyat Indonesia tidak Menghendaki Amendemen UUD 1945
Untuk itu, Ma’ruf mengapresiasi berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Majelis-Majelis Agama yang turut membantu mengembangkan pendidikan di Papua Barat. “Ketika saya tadi menerima informasi dari Ibu Pendeta, bahwa di sini sedang dikembangkan pendidikan dan pembangunan gedung Gereja baru, karena sudah tidak muat lagi, dan juga sekolah yang ada masih menumpang di tempat (lain), padahal jumlah (muridnya banyak), nanti pemerintah akan mengambil peran," ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa masyarakat Papua memiliki talenta yang bagus sebagaimana semboyan "Torang Bisa", sehingga mewujudkan Papua yang lebih maju tidak mustahil untuk dilakukan.
“Torang bisa ini kita inginkan tidak hanya menjadi semboyan, tapi akan terbukti melalui upaya pendidikan, pengembangan dan juga pelatihan," ungkapnya.
Ma’ruf meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan yang turut hadir agar program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling. “Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatkan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul," pintanya.
Selain masalah pendidikan, pada acara tersebut Ma’ruf mengapresiasi kerukunan antarumat beragama yang terjalin sangat baik di Papua Barat.
"Saya menyampaikan apresiasi bahwa kerukunan antarumat beragama di Papua Barat ini baik sekali dan ini saya kira menjadi contoh bagi daerah-daerah lain," ucapnya.
Menurut Wapres, sebaiknya kerukunan umat beragama di Papua Barat ini berkat kepemimpinan kepala daerah, serta sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antartokoh agama dan tokoh adat di Papua Barat.
"Hal itu merupakan modal utama di dalam kita membangun bangsa dan negara," ujarnya. (OL-6)
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku dipanggil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka terkait kasus tuberkulosis (TB). Gibran disebut mengeluhkan banyak kasus TB di lingkungannya
MENEGAKKAN aturan itu pasti berisko, tetapi sedikit yang berani mengambil risiko itu
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas mengatakan aspirasi soal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus.
Kepada masyarakat Aceh, Anies Baswedan menyatakan ingin mengelola dana otonomi khusus (otsus) per pos sesuai kebutuhan pembangunan.
Pemerintah Pusat didorong untuk segera melakukan intervensi dan segera memeriksa para pejabat terkait yang mengurus pembiayaan beasiswa mahasiswa Papua di luar negeri.
Sekalipun banyak kebijakan yang dibuat, tapi itu hanya memuatkan praktek militerisme yang tujuannya untuk merumuskam kepentingan ekonomi politik pemerintah.
Untuk melampiaskan rasa kesal dan kecewa, warga Kemukiman Garot, Kecamatan Indrajaya, Aceh sejak tiga hari terakhir menanam pisang di badan jalan Kota Sigli-Jabal Ghafur yang rusak parah.
KPK tidak akan terpaku dengan dugaan suap dan gratifikasi Lukas saja. Karena, KPK punya data yang menjelaskan adanya penyelewengan dana PON dan otsus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved